BANJARMASIN – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia tahun 2025pada Rabu (3/12), di Rattan Inn Banjarmasin.
Pembukaan acara dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti serta asisten, tenaga ahli dan tim ahli gubernur Kalsel, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan lain-lain.
Pada kesempatan itu, dilakukan pengukuhan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia masa bhakti 2025 – 2027 oleh Wamendagri Achmad Wiyagus, sekaligus perkenalan logo baru forum ini.
Forum Bappeda Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Kepala Bappelitbang Sumatera Utara, Wakil Ketua Umum Kepala Bappeda Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, dan Bendahara Umum Kepala Bappeda Papua memiliki susunan pengurus yang terdiri dari Kepala Bappeda 38 Provinsi di Indonesia serta 13 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota pilihan
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan bahwa sinergi dan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Wagub Hasnuryadi menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan menentukan efektivitas pelaksanaan agenda nasional.
Kemudian, Wagub Hasnuryadi menyampaikan bahwa sinergi pusat dan daerah adalah modal utama agar daerah dapat mendukung agenda nasional dan pencapaian pembangunan.
“Khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan”, sampai Wagub Hasnuryadi.
Wagub Hasnuryadi juga menyebut peran Bappeda sebagai motor perencanaan pembangunan harus semakin diperkuat agar target-target nasional dapat diterjemahkan secara nyata di daerah.
Sementara itu, Wamen Mendagri Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel selaku tuan rumah penyelanggaraan Rakor Bappeda se Indonesia. Momentum ini dianggap penting untuk penajaman sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan forum Bappeda Indonesia ujarnya untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan nasional dan lintas daerah, menjadi wadah komunikasi strategis antar Bappeda provinsi dan kabupaten kota, dan mengembangkan inovasi kolaborasi integrasi.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan laporan, bahwa saat ini 31 provinsi telah menetapkan Perda RPJMD, dan tiga provinsi yaitu Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Tengah yang belum menetapkan. Kemudian di tingkat kabupaten kota terdapat 101 daerah yang telah mengubah Perda RPJMD dan 24 provinsi dan 383 kabupaten/kota telah menetapkan RPJMD tahun 2026.
“Kami sangat mengapresiasi kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan Peraturan Daerah pertama tentang RPJMD tahun 2026, lebih cepat daripada batas waktu yang sudah ditentukan kepada daerah,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan Rakor berlangsung sejak 2–4 Desember 2025, termasuk agenda pembahasan AD/ART Forum Bappeda Indonesia, gala dinner bersama Wakil Gubernur Kalsel, serta city tour yang dipimpin Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti.
Astuti berharap kunjungan peserta dari puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Acara inti Rakor pada Rabu, 3 Desember 2025, didahului dengan bincang podcast antara Pengurus Inti Forum Bappeda Indonesia, yaitu Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan di Radio Abdi Persada FM pada Selasa pagi, 2 Desember 2025.
Dan acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bappeda Indonesia di siang hari dan Gala Dinner dengan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di malam hari.
Selepas rakor, acara dilanjutkan dengan city tour pada Kamis, 4 Desember 2025. Acara ini dirancang oleh Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, untuk memperkenalkan banua kepada perwakilan 35 provinsi dan lebih dari 100 kabupaten/kota yang hadir di Banjarmasin. adp
