BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyebutkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga triwulan III, 30 September 2025 mencapai Rp30,08 triliun.
“Realisasi belanja negara di Kalsel hingga triwulan III tahun 2025 itu sekitar 72,58 persen dari pagu dan tumbuh positif 8,59 persen (yoy),” ujarnya pada media briefing kinerja APBN di Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (30/10).
Berita Lainnya
Menurut Catur, pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh 15,16 persen (yoy) yang secara proporasi mendominasi 80,81 persen atau Rp24,31 triliun dari total belanja, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat (K/L) di daerah justru terkontraksi -11,07 persen (yoy).
Dari realisasi Transfer ke Daerah Kalsel mecnapai Rp24,31 triliun itu mendorong Stabilitas Fiskal dan Kualitas Pelayanan Publik Daerah hingga akhir September 2025.
Dia menyebutkan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp24,31 triliun atau 77,92 persen dari total pagu sebesar Rp31,20 triliun.
Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 57,92 persen dari total TKD, menandakan kuatnya kontribusi sektor sumber daya alam terhadap penerimaan daerah.
Catur menyebutkan penyaluran TKD hingga September 2025 meliputi dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp14,08 triliun atau 81,50 persen.
Penyaluran ini mayoritas bersumber dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba-Royalti sebesar Rp12,36 triliun yang menyumbang 87,80 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp6,93 triliun atau 78,37 persen.
Penyaluran DAU di Kalimantan Selatan didominasi oleh DAU Block Grant, dengan realisasi mencapai Rp6,02 triliun atau 86,91 persen dari total DAU.
Selanjutnya, dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp237,48 miliar atau 29,81 persen dan rendahnya realisasi DAK Fisik antara lain disebabkan oleh adanya pencadangan pada beberapa bidang DAK Fisik, yang menyebabkan sebagian anggaran belum dapat disalurkan.
Kemudian, dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi sebesar Rp1,72 triliun atau 65,41 persen dari pagu dan sebagian besar penyaluran digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp712,81 miliar atau 41,56 persen.
Dana Desa terealisasi sebesar Rp1,23 triliun atau 83,07 persen dari pagu dan seluruh 1.871 desa di Kalimantan Selatan telah menerima penyaluran tahap I, sementara penyaluran tahap II telah
disalurkan kepada 1.154 desa.
Sedangkan Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp113,73 miliar atau 64,39 persen dari pagu dan dana ini diberikan bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada daerah yang berkinerja baik.
Menyinggung penerimaan negara, Catur menyebutkan hingga triwulan III tahun 2025 telah terealisasi mencapai Rp9,8 triliun
atau 44,44 persen dari target meskipun secara nominal terkontraksi sebesar -20,31 persen (yoy). ani
