JAKARTA – Pemerintah berencana memutihkan utang macet warga dengan nilai di bawah Rp1 juta agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).
Langkah ini akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai solusi atas hambatan dalam Sistm Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kerap menggagalkan pengajuan KPR bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya telah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk melakukan pendataan calon debitur yang terhalang akses KPR akibat catatan kredit kecil tersebut.
“Saya akan bertemu dengan OJK nant. Jadi, saya minta tadi, hari Senin pekan depan apakah betul ada 100 ribu lebih orang yang seperti itu. Komisioner BP Tapera bilang 100 ribu lebih artinya kalau diputihkan di bawah Rp1 juta dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK sehingga diharapkan sudah clear bisa apa tidak, harusnya bisa,” jelas Purbaya dalam keterangan resmi.
Rencana ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terhambat memperoleh pembiayaan rumah karena kendala administratif di SLIK OJK.
Kebijakan pemutihn kredit kecil di bawah Rp1 juta ini diharapkan membuka kembali akses KPR bagi masyarakat yang sebelumnya tertahan akibat catatan kredit ringan, sekaligus mempercepat realisasi program perumahan rakyat pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kepada Purbaya berbagai kendala yang dihadapi sektor perumahan, termasuk masalah SLIK yang dikeluhkan para pengembang.
“Saya sudah laporkan penyerapan anggaran di Kemeterian PKP, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember 2025 akhir itu paling tidak 96 persen itu akan tercapai. Saya juga sampaikan berbagai masalah salah satunya soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu.
“Pak Menkeu berkenan untuk membantu nanti kebijakan dengan OJK, sehingga nanti dari segi demand perumahan bisa terselesaikan. Hari Senin pekan depan sudah akan di-follow up dan dijadwalkan Kamis-nya akan ketemu dengan OK,” tambahnya.
Selain membahas pembiayaan, pertemuan kedua menteri itu juga membicarakan pemanfaatan aset milik negara, termasuk lahan sitaan Kejaksaan, untuk pembangunan hunian.
“Terus terang kami selama ini ingin memanfaatkan aset-aset dari negara. Pak Menkeu langsung siapkan tiga lokasi. Saya juga akan berkirim surat malam ini ke Kejaksaan,” ujrnya.
Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan yang menjaga bunga rumah subsidi tetap di level 5 persen dan meningkatkan kuota rumah subsidi tahun depan menjadi 350 ribu unit. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pun akan diperluas dari 45 ribu unit tahun ini menjadi 400 ribu unit pada 2026.
Purbaya menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian agar hambatan dalam kebijakan perumahan dapat diselesaikan lebih cepat. “Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu,” ujarnya. cnn/mb06
