
JAKARTA – Pemerintah diminta segera melalui Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) periode Juni-Juli 2025. Hal ini seiring dengan semakin melebarnya wilayah yang mencatatkan kenaikan harga beras menjadi 133 kabupaten/kota pada pekan kedua Juni 2025.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan pertama Juni 2025, hanya terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Ini artinya, ada tambahan 14 kabupaten/kot yang mengalami kenaikan harga beras dalam waktu sepekan.
Menurut Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut sudah berbulan-bulan harga beras medium di atas harga eceran tertinggi (HET) secara nasional. Begitu pula dengan beras premium.
Menurutnya, kondisi ini terjadi salah satunya lantaran sebagian besar gabah/beras diserap oleh Bulog dan menumpuk di gudang Bulog. “Beras ditumpuk terus di gudang hingga bisa diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah. Apa gunanya buat rakyat dan publik stok besar tapi harga melampaui HET?” kata Khudori Selasa.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meyakini kondisi perberasan nasional terkendali seiring memadainya Stok Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. PIBC merupakan barometer pasar beras nasional yang berperan penting dalam pergerakan harga beras di tingkat konsumen. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, berdasarkan hasil pantauan pada periode 25 Mei-1 Juni 2025, rata-rata stok beras di PIBC tercatat sebanyak 49.960 ton.
“Dengan rerata stok beras pada beberapa hari terakhir, tentu kita bisa melihat bahwa stok beras di PIBC di atas 45.000 tn,” kata Arief.
Melihat stok yang ada saat ini, Arief menyebut bahwa stok beras PIBC masih memadai untuk pasar tingkat grosir dan berada di level yang cukup aman. Dia mengatakan, level minimal stok beras di PIBC berada di angka 30.000 ton.
“Jadi kalau kita sudah identifikasi, kemudian action selanjutnya apa. Butuh intervensi pemerintah atau langkah lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, melihat stok yang melimpah, Khudori mengusulkan agar pemerintah segera menyalurkan stok beras di gudang Perum Bulog. Pasalnya, ungkap dia, jika stok beras dibiarkan disimpan terlalu lama, maka akan membebani Bulog sebagai operator.
“Biaya pengelolaan dan penyimpanan akan membengkak. Selain itu, ada risiko turun mutu, susut volume, bahkan jika berkepanjangan bisarusak. Singkatnya, kian lama disimpan kian membebani keuangan,” terangnya.
Apalagi, ujar dia, pemerintah juga telah memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras. Menurutnya, bantuan pangan ini perlu dilakukan bersamaan dengan operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Jika dijumlah, kedua langkah ini akan mempengaruhi harga di pasar,” ujar Khudori. Menurut kalkulasinya, beras yang disalurkan melalui kedua langkah ini setara dengan 23,69% dari kebutuhan beras bulanan. bins/mb06

