BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan tengah melakukan persiapan menghadapi tantangan musim kemarau tahun 2025 ini terhadap ketersediaan pangan di daerah.
Persiapan pun dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah pusat, salah satunya melakukan Rakor Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 secara virtual dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Selasa (03/06).
Rapat dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hj Husnul Hatimah mewakili Gubernur Kalsel, H Muhidin bersama Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov H Berkatullah, Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono.
Rakor percepatan Swasembada Pangan tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir didampingi Sekretaris Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil.
Husnul Hatimah usai mengikuti rakor mengatakan, beberapa poin penting yang disampaikan Mendagri dan Menteri Pertanian serta Menteri PU untuk pemerintah daerah, antara lain seruan untuk melakukan pengecekan irigasi dan pompanisasi dalam kaitannya dengan kesiapan program luas tambah lahan.
Kemudian, perintah pengecekan lokasi atau daerah-daerah penghasil beras sehingga pada musim kemarau nanti, tetap bisa produksi padi.
Dalam Rapat dibahas mengenai strategi pemerintah dalam percepatan swasembada pangan, langkah-langkah dalam menghadapi musim kemarau, isu-isu soal ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air, hingga peningkatan produksi pertanian.
Materi Rakor ini disampaikan Sekretaris dan para Direktorat Jenderal (Ditjen) dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ditutup arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Mendagri Tito menegaskan bahwa masalah ketahanan pangan ini betul-betul menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo Subianto diantara program-program pro rakyat lain, karena menyangkut masalah perut atau kebutuhan dasar.
Menghadapi musim kemarau tahun ini, Mendagri Tito mengajak semua daerah, bergerak bersama, terutama daerah-daerah yang potensi untuk jadi kekeringan, agar sawah-sawahnya tetap bisa berproduksi.
Itu sebabnya, dia mengundang dalam rapat ini, para sekretaris daerah, kepala dinas pekerjaan umum, kepala dinas pertanian dan inspektur daerah untuk melakukan pengawasan.
Mendagri juga mempersilahkan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memaparkan berbagai hal, mulai upaya swasembada pangan, perkembangan produktivitas padi, anggaran untuk irigasi hingga bantuan alsintan kepada petani. sal/adpim/ani
