Jakarta – Ada tiga negara yang dilarang ikut dan bermain di Piala Dunia 2026. Salah satu negara yang dilarang ikut Piala Dunia 2026 adalah langganan Piala Dunia.
FIFA telah melarang tiga negara ikut berlaga di Piala Dunia 2026 karena alasan politik. FIFA sangat ketat dalam urusan politik, khususnya jika ada keterlibatan pihak ketiga.
Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah kontestan Piala Dunia 2026 mengalami peningkatan jumlah tim peserta dari 32 menjadi 48.
Sebelumnya sudah banyak negara yang disanksi FIFA tak bisa ambil bagian di Piala Dunia. Sejauh ini ada 17 negara yang pernah mendapatkan sanksi dari FIFA, termasuk Indonesia.
Dikutip dari Sport Bible, berikut tiga negara yang dilarang FIFA tampil di Piala Dunia 2026:
1. Rusia
Sepak bola Rusia disanksi FIFA sejak pemerintah negara tersebut melakukan agresi militer ke Ukraina. Banyak perdebatan soal sanksi ini, namun FIFA teguh untuk melarang Rusia.
Rusia yang tergabung dalam konfederasi sepak bola Eropa (UEFA) juga tak bisa ambil bagian dalam ajang di bawah payung UEFA. Saat ini Rusia hanya melakukan uji coba dengan sejumlah negara.
Rusia merupakan tim yang sering bermain di Piala Dunia. Total, Rusia tampil di 11 ajang Piala Dunia, dengan sebagian masih sebagai Uni Soviet.
2. Kongo
FIFA menjatuhkan sanksi kepada federasi sepak bola Kongo (FECOFOOT) karena ada campur tangan pihak ketiga dalam urusan internal federasi. Hal ini tak bisa ditolerir oleh FIFA.
Pernyataan FIFA berbunyi: “FECOFOOT telah ditangguhkan dengan efek segera karena situasi yang sangat serius berupa campur tangan yang tidak semestinya oleh pihak ketiga dalam urusan organisasi, yang merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kewajiban FECOFOOT sesuai dengan Statuta FIFA.”
Sanksi dari FIFA itu membuat Kongo tidak ikut Kualifikasi Piala Dunia 2026.
3. Pakistan
Federasi Sepak Bola Pakistan (PFF) juga ditangguhkan statusnya setelah tidak mengadopsi konstitusi (statuta) yang sesuai. Revisi statuta PFF disebut tidak sesuai dengan azas demokratis FIFA.
FIFA mengistilahkan ‘memastikan pemilihan umum yang benar-benar adil dan demokratis’ sebagai konstitusi. Sanksi kepada PFF tak akan dicabut hingga konstitusi itu direvisi lagi. web
