JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo merespons tuntutan forum purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden RI.
Ganjar mempertanyakan kesalahan alasan dan dasar hingga muncul tuntutan mengganti wakil presiden.
“Saya tidak tahu itu, apa satu alasan pencopotan kalau konteksnya dalam suatu lembaga kepresidenan, apa sih kesalahannya?” kata Ganjar di Jakarta Selatan, Minggu (27/4), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Ganjar menjelaskan proses pergantian wakil presiden harus melalui parlemen. Maka, kata dia, penting untuk menjelaskan alasan dari usulan pergantian Gibran.
“Prosesnya pasti harus melalui parlemen, maka penting untuk menjelaskan apa dari pikiran-pikiran itu atau kalau ada kesalahan baik juga ditunjukkan, tapi kalau tidak, saya sungguh tidak paham,” kata Ganjar.
“Sepemahan saya dalam sebuah konstitusi mekanisme itu melalui pemakzulan, nah kalau mau makzul ada syarat-syaratnya. Nah syarat itulah yang sampai saat ini saya belum diketahui,” imbuh dia.
Ganjar pun mengajak masyarakat untuk membicarakan hal lain yang lebih produktif.
“Maka mari kita bicara yang lain lebih produktif untuk bangsa dan negara ini,” katanya.
Sebelumnya sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan. Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Salah satu yang menandatangani itu adalah mantan Wapres Try Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Tak hanya Ganjar, sejumlah pihak juga merespons tuntutan yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan TNI terhadap Presiden Prabowo.
Beberapa poin dalam tuntutan itu ialah permintaan kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli, melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wapres ke MPR.
Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo menghormati tuntutan itu.
“Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel, ya ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu,” kata Wiranto.
Wiranto menyebut Prabowo dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tak bisa serta merta menjawab itu dengan spontan.
Ia mengatakan Prabowo harus mempelajari terlebih dulu isi dari tuntutan tersebut, mengingat poin dari tuntutan merupakan masalah yang fundamental.
“Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujarnya.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran Rakabuming merupakan wakil presiden yang sah saat ini berdasarkan proses konstitusional Pilpres 2024.
“Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan penetapan Gibran sebagai Wapres telah melalui rangkaian mekanisme panjang. Mulai dari pemilihan langsung hingga proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah,” katanya.
Ketua Umum PSI yang juga adik dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep juga merespons usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu.
Kaesang mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.
“Secara konstitusi presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat,” kata Kaesang.
Sementara, Ketua Umum Nasdem menilai usulan itu tidak tepat. Surya Paloh justru menyayangkan usulan pemakzulan Gibran karena justru keluar dari para purnawirawan TNI.
“Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya. Kurang tepat,” kata Paloh.
Menurut Paloh, Gibran tidak punya skandal apa pun yang membuatnya layak dicopot.
“Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket,” ujarnya. web
