Pengembang Usul Harga Rumah Subsidi Naik Jadi Rp250 Juta

JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) me­ng­usulkan rumah subsidi dapat dikerek na­ik hingga Rp250 juta.

Berita Lainnya

BTN Tumbuh Positif di Kalsel

24 April 2026

Harga Emas Antam Kembali Merosot

23 April 2026

Ketua Umum (Ketum) Djunaidi Abdillah menjelaskan bah­wa rencana mengoptimalkan harg­a rumah subsidi itu dilakukan gu­na menyasar pasar Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) yang memiliki pen­g­ha­sil­an mencapai Rp14 juta.

“Kami mengusulkan har­ga­nya [rumah subsidi] Rp250 juta, ma­kanya [rumah] subsidi ini mak­simalkan saja di Rp 250 juta dan biar pasar yang mengatur,” je­lasnya.

Pasalnya, Djunaidi men­ye­but saat ini terjadi peningkatan pen­carian rumah sederhana yang lo­ka­sinya dekat dengan wilayah per­kotaan.

Namun demikian, untuk me­wu­judkan hal itu Djunaidi menilai pe­merintah perlu memiliki basis da­ta yang lengkap dalam mendata mas­yarakat yang nantinya dinilai me­me­nuhi syarat untuk mendapat ru­mah subsidi menengah ter­se­but.

“Tinggal didata saja kuotanya ya­ng [penghasilan] mencapai Rp14 juta ya jangan terlalu ban­yak deh mungkin cukup 30%, ya­ng Rp8 juta cukup 70%. Se­hi­ngga masyarakat yang di ba­wah jangan sampai malah ter­sedot subsidinya ke atas,” te­gasnya.

Untuk diketahui, ketetapan har­ga rumah subsidi saat ini ter­tu­ang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 ten­tang Batasan Rumah Umum, Pon­dok Boro, Asrama Ma­ha­sis­wa dan Pelajar serta Rumah Pe­kerja yang Dibebaskan dari Pe­ng­enaan PPN.

Adapun harga rumah subsidi ter­sebut berbeda-beda di setiap wi­layahnya. Secara terperinci, be­ri­kut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah In­do­nesia: 1. Jawa (kecuali Jakarta Bo­gor, Depok, Tangrang, Be­ka­si): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 2. Sumatra (kecuali Kep. Ri­au, Bangka Belitung, Ke­pu­lau­an Mentawai): Rp162 juta un­tuk tahun 2023 dan Rp166 juta un­tuk tahun 2024 3. Kalimantan (ke­cuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta un­tuk tahun 2023 dan Rp182 juta un­tuk tahun 2024 4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Men­tawai, dan Kepulauan Riau (ke­cuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Ja­karta, Bogor, Depok, Ta­ng­e­rang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta un­tuk tahun 2023 dan Rp185 juta un­tuk tahun 2024 6. Papua, Pa­pua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Pa­pua Barat Daya: Rp234 juta un­tuk tahun 2023 dan Rp240 juta un­tuk tahun 2024. bisn/mb06