JAKARTA – Buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, disebut masih menjalani proses penuntutan di Singapura. Ia menggugat penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.
“Sebagai informasi, saya yakin sebenarnya informasi ini lebih pas, lebih detail kalau disampaikan oleh pak Menteri Hukum ya, yang saya dapat info bahwa karena sistem yang ada di negara Singapura berbeda dengan kita, maka yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses penuntutan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri agenda peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (5/3), yang dikutip CNNindonesia.com.
Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum sudah menyerahkan seluruh berkas dokumen terkait Paulus Tannos sebelum tenggat waktu 3 Maret 2025. Setyo menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Pengadilan Singapura untuk bisa mengambil langkah lebih lanjut termasuk memboyong Paulus Tannos ke RI.
“Informasi yang saya dapatkan baru dilakukan proses penuntutan. Kan kemarin batas waktu tanggal 3 [Maret] kan, tapi setelah itu ada proses penuntutan, ya itu tadi karena ada sistem hukum yang berbeda,” tutur Setyo.
“Nah, dari proses penuntutan itu lah nanti akan ada sebuah keputusan untuk proses selanjutnya,” imbuhnya.
Kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.
Perkara itu akan menjadi preseden atau benchmark (patokan) untuk perkara-perkara ke depan.
Paulus Tannos masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu. Ia berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi di sana (CPIB) pada pertengahan Januari lalu.
Sebelum itu, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut. web
