JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukian (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kepada pengembang program 3 juta rumah. Hal ini bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mendapatkan rumah berkualitas seusai standar pemerintah.
“Supaya apa tujuannya? Bukan negara mau jago-jagoan (tapi) supaya melindungi ke depannya rakyat yang MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yang bertanggung jawab yang berkualitas,” kata Menteri PKP saat rapat kordinasi dengan sejumlah pengembang di Jakarta.
Berita Lainnya
Menurutnya, pentingnya dilakukan audit oleh lembaga negara yang berwenang agar para pengembang membangun rumah bisa memperhatikan kualitas di segala aspek yang telah menjadi tanggung jawabnya.
“Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Menteri PKP kemudian menanyakan secara langsung kepada para pengembang perumahan dari berbagai asosiasi, apakah ada yang takut apabila dilakukan audit atau tidak. Para pengembang yang hadir dalam rapat itu pun menjawab kompak bahwa mereka tidak takut jika dilakukan audit oleh BPK,
Tak hanya menanyakan, Menteri PKP bahkan juga meminta pengembang yang siap diaudit maka ikut berdiri. Dia pun meminta awak media yang hadir agar menyorot ke pengembang apabila ada yang tidak berdiri dari kursinya.
“Saya minta yang siap dan berani dan mendukung agenda negara untuk diaudit dan tidak takut diaudit berdiri. Nggak apa-apa biar kalian (media) sorot yang nggak berani siapa. Sorot aja satu-satu. Di sini intinya cuma ada pengembang sama dari kementerian,” tegasnya.
Namun, nampak tak ada seorang pun pengembang yang duduk, semua terlihat berdiri mengikuti arahan Menteri PKP. Lalu ia kembali mengulangi pertanyaan hang sama, yaitu apakah mereka siap diaudit. Para pengembang pun sigap menjawab siap.
“Kapan auditnya? BPK yang enentukan, Itu bukan kewenangan kami. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. BPK harus dihormati, Itulah kehidupan bernegara,” tutur Menteri PKP.
Namun, dalam rapat itu, Menteri KPK juga menegaskan apabila ada pengembang yang tidak setuju diaudit oleh BPK, maka pihaknya mempersilakan hal itu. Namun, baginya hal itu bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan negara.
“Kalau nggak setuju dengan audit, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silakan. Mau melawan pemerintah? Coba saja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya. Jangan tanggung melawannya, nanti repot ya. Ini agenda negara,” ucap Menteri PKP.
Menteri PKP menegaskan hal itu karena dia mengaku menemukan sejumlah perumahan yang dibangun tidak berkualitas. Setidaknya terdapat 14 pengembang yang saat ini sudah dilaporkan kepada BPK.
“Saya tugaskan delapan orang bersama saya turun ke lapangan menemukan cukup banyak hal-hal yang tidak sesuai aturan,” kata Menteri PKP.
Kendati demikian, Menteri PKP menyakini bahwa hal itu merupakan ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menyakini masih banyak pengembang yang membangun rumah dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. rep/mb06
