JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) berkeluh kesah imbas Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.
Berita Lainnya
Salah seorang Pegawi Negeri Sipil (PNS) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendengar anggaran kantornya mesti dipangkas cukup banyak, bahkan hampir setengahnya. Sial, pemotongan itu menyasar sederet kegiatan penunjang mitigasi bencana.
“Ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, seperti kegiatan sosialisasi atau sekolah lapangan yang ditujukan langsung untuk para stakeholder dan masyarakat tidak dapat dilaksanakan,” curhat PNS yang enggan disebutkan namanya ini kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/2).
Para abdi negara yang bekerja di Kantor Unit Pelaksana Tugas ikut terdampak, meski efeknya tak sebesar kantor pusat. Ia mencontohkan kini semua perangkat elektronik yang boleh dinyalakan hanya untuk kegiatan operasional monitoring dan pengamatan.
Di lain sisi, pekan ini BMKG mulai mencoba skema kerja dari jarak jauh. Ia mengaku sudah mendapat arahan work from anywhere (WFA) pada Kamis dan Jumat di setiap pekannya.
“Tetapi untuk ini (WFA) tidak berlaku bagi pegawai operasional yang jam kerja shift bergantian dalam 24 jam dalam 7 hari,” tegasnya.
Sedangkan dirinya belum mendapatkan info resmi terkait isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 tahun ini. Dirinya berharap jangan sampai ada pemotongan menyasar hak berupa tunjangan hari raya (THR) tersebut.
Dampak buruk juga dirasakan ASN kementerian/lembaga (K/L) lain yang berkantor di Jakarta. Salah seorang abdi negara berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyebut efeknya kena sampai ke pelayanan publik.
Ia menyoroti bagaimana salah satu pos anggaran yang dipangkas adalah perjalanan dinas. Menurutnya, ini berdampak langsung pada pelayanan publik K/L-nya.
“Efisiensi ini menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan berbagai program, bahkan beberapa layanan berpotensi tidak dapat dijalankan tahun ini. Salah satu program yang terancam adalah layanan psikososial dan kompensasi korban terorisme tidak dapat dilaksanakan akibat ketiadaan anggaran,” jelasnya.
Efisiensi besar-besaran ini juga membuat ASN was-was terhadap pemotongan gaji ke-13 dan THR. Ia merasa ancaman ini sangat mungkin terjadi mengingat penghematan anggaran di 2025 menjadi prioritas pemerintah.
Kalau pun tidak dihapus, ia mengkhawatirkan pemberian hak tersebut akan ditunda. ASN itu mencontohkan bagaimana kasus ini pernah terjadi pada masa pandemi covid-19, di mana gaji ke-13 dipangkas dan hanya diberikan kepada golongan tertentu.
“Situasi serupa bisa saja terulang sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pegawai negeri,” bebernya. cnn/mb06
