JAKARTA – Dalam rangka memastikan kelancaran operasional transportasi publik di Kalimantan Selatan, Komisi III DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta.
Kunjungan ini difokuskan membahas permohonan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diperlukan oleh Bus Trans Banjarbakula, layanan transportasi yang menjadi andalan masyarakat di kawasan Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura dan sekitarnya.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, rombongan Komisi III disambut langsung oleh Komite BPH Migas, Saleh Abdurahman dan Eman Salman serta Anwar Ropiq, Kordinator Pengaturan BPH Migas.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III secara khusus menanyakan mekanisme pengajuan serta kemungkinan realisasi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi yang dirasa sangat penting untuk mendukung keberlanjutan layanan Bus Trans Banjarbakula.
Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq membuka diskusi dengan memaparkan berbagai hal terkait pengelolaan kegiatan usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi, termasuk proses pengalokasian BBM bersubsidi di setiap wilayah.
Dalam pemaparannya, ia menyampaikan kabar baik bahwa kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025. Dari kuota sebesar 307.844 kiloliter (KL) tahun 2024, bertambah menjadi 380.291 KL tahun 2025.
Menurut Anwar, peningkatan kuota ini juga telah memperhitungkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait kebutuhan solar bersubsidi untuk mendukung pengisian bahan bakar Bus Trans Banjarbakula.
Dinas Perhubungan telah mengusulkan agar SPBU tertentu ditunjuk sebagai titik pengisian bahan bakar solar subsidi bagi bus-bus tersebut sehingga operasional layanan ini dapat terus berjalan tanpa hambatan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan BPH Migas dan berharap permohonan ini diajukan demi mendukung salah satu program transportasi publik andalan pemerintah daerah.
“Setelah kita bertemu dengan pihak BPH Migas, kini telah mendapatkan solusi dalam hal penambahan Kouta BBM untuk Bus Trans Banjarbakula dan akan dibicarakan dengan pihak Pertamina bagaimana solusi yang yang terbaik, sedangkan dari segi kouta kita telah ada penambahan Kouta untuk tahun 2015 ini menjadi 380.291 KL,” katanya.
Bus Trans Banjarbakula telah menjadi solusi transportasi yang sangat membantu masyarakat, terutama dalam menyediakan aksesibilitas yang nyaman dan terjangkau di kawasan metropolitan Banjarbakula.
“Dengan adanya tambahan kuota BBM bersubsidi, kami optimis layanan ini akan semakin maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1).
Selain membahas soal kuota, pertemuan tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mendistribusikan BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Salah satu poin penting adalah perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai, termasuk mendukung transportasi publik seperti Bus Trans Banjarbakula.
Rombongan Komisi III berharap, hasil pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh BPH Migas sehingga penambahan kuota BBM bersubsidi dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Dengan demikian, sebut Kartoyo, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan transportasi publik dan mengurangi beban masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang transportasi. “Kami berharap dengan peningkatan kuota BBM subsidi, layanan Bus Trans Banjarbakula akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat serta perekonomian daerah,” katanya. rds/ani
