BANJARBARU – Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Farhanie mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemda yang dipimpin Mendagri, Menteri PAN RB, Kepala BKN secara daring di Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (8/1).
Rakor ini dipimpin langsung Mendagri, Tito Karnavian turut didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Berdasarkan catatan Kemendagri di Kalsel mengenai jumlah total Non ASN sebesar 7.369 tenaga kontrak, adapun yang lolos mengikuti PPPK sekitar 1.493 orang sehingga selisih yang dihadapi Pemprov Kalsel sebanyak 5.876 tenaga Non ASN.
“Kita baru saja selesai mengikuti zoom meeting Penataan Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah dan arahan Kemendagri agar supaya tenaga Non ASN dapat diselesaikan,” sebut Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Farhanie seusai rakor.
Dalam hal itu, Pemprov Kalsel berharap agar tenaga Non ASN dapat mengikuti test PPPK tahap kedua ini sampai tanggal 15 Januari sehingga pengurangan dengan target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
“Tenaga Non ASN dari jumlah total 7.369 sudah diakomodir di tahap 1 ini sebesar 1.493 orang dan mudah-mudahan tahap 2 ini bisa dapat mengurangi jumlah Non ASN di banua,” kata Farhanie.
Setelah ini, Farhanie mengatakan bahwa Kemendagri akan melaksanakan Coaching Clinic untuk penyelesaian dalam penataan tenaga Non ASN di Pemda tersebut. Di rakor selanjutnya, tentu akan lebih fokus dan detail dalam penanganan masalah.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menghimbau kepada kepala daerah di seluruh Indonesia ditiap provinsinya agar tidak memasukan tenaga Non ASN yang baru, sebab itu menjadi masalah ke depannya.
Apalagi, sebut Mendagri, hal itu bisa dikatakan bertentangan dengan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023, penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah.
Tito melihat banyak pejabat daerah memasukan timsesnya ke pemerintahan selepas Pilkada dan menegaskan agar tidak melakukan hal itu dan pihaknya terus mendorong sejumlah pegawai Non ASN agar mengikuti tes PPPK tahap 2 sampai di tanggal 15 Januari.
“Ada perintah dan arahan dari Pemerintah Pusat dalam mengakomodir mereka (tenaga Non ASN) biar menjadi tenaga kontrak (PPPK). Tidak langsung dijadikan begitu saja, tetapi melalui seleksi dan pada tahapan itu harus mendaftar, ternyata yang masuk cuma 1.345.338 orang,” katanya.
Tito Karnavian bingung masih banyak daerah yang belum mendaftarkan pegawainya sehingga jumlah yang ditargetkan belum tercapai. Daerah-daerah yang enggan mendaftarkan itu, dia menghimbau siap-siap saja nanti akan didemo.
“Kalau masih banyak tenaga Non ASN yang belum PPPK, siap-siap akan didemo kepala daerahnya. Enggan mendaftarkan, karena satu gak ada anggaran APBD,” sebut Tito Karnavian. mr/adpim/ani
