JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi infrastruktur dan pembangunan beraudensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) guna mengusulkan penambahan dan pembenahan fasilitas Halte Trans Banjarbakula.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Apt Mustaqimah SFarm MSi ketika memimpin rombongan komisinya berkunjung ke Kemenhub RI dengan membawa sejumlah aspirasi dari masyarakat Banua terkait angkutan umum massal perkotaan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penambahan dan pembenahan fasilitas Halte Trans Banjarbakula sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna transportasi tersebut.
Ia menjelaskan aspirasi ini muncul dari banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi halte yang di nilai kurang layak dan minim fasilitas pendukung.
“Tentu kita menginginkan halte yang representatif, dari segi keamanan dan kenyamanan pengguna moda transportasi itu perlu diperhatikan. Beberapa perlu pembenahan, beberapa lagi perlu dibangunkan halte, karena banyak yang hanya ada penanda haltenya saja tanpa ada bangunan apa-apa,” ucap politisi muda NasDem tersebut.
Usulan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel ini ternyata mendapat sambutan positif dari pihak Kemenhub RI, sebab beberapa waktu lalu Kasubdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, DIT Prasarana Transportasi Jalan Astri Widiani telah melakukan survei ke Kalsel.
Survei tersebut dalam rangka meninjau sejumlah halte untuk melakukan kajian kelayakan pembangunan fasilitas pendukung integrasi moda di Kota Banjarmasin sebagai dukungan angkutan umum massal perkotaan, dalam hal ini Trans Banjarbakula.
Total ada 15 titik halte yang akan di pugar atau di buat di sepanjang rute di masing-masing koridor yang sudah ada.
Pihak Kemenhub RI mengatakan, kemungkinan pembangunan ini dimasukkan ke pagu anggaran 2026, sepanjang aset dan lahan sudah disediakan pemerintah kota/kabupaten dan kesediaan perawatan oleh pemerintah provinsi.
“Setelah ini kita akan melakukan rapat lanjutan dan akan mengundang pihak-pihak terkait baik itu dari balai atau stakeholder lainnya. Kita berharap secepatnya direalisasikan, karena akan ada penambahan armada di tahun 2025 mendatang,” ujar Mustaqimah.rds
