RANTAU – Plt Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyimak serius arahan Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 secara daring.
DIPA dan TKD Tahun Anggaran (TA) 2025 ini diserahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Plt Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam daring itu didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, H Subhan Nor Yaumil.
Ketika, H Muhidin mengikuti penyerahan DIPA dan TKD secara daring, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar turut hadir langsung di Istana Negara bersama kepala daerah se-Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan penyerahan ini merupakan momen penting dalam pemerintahan, karena DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.
“Setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap penting dalam pemerintahan yaitu penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025,” sebut Prabowo.
Prabowo juga meminta agar penggunaan APBN Tahun 2025 dilaksanakan secara fokus dan efisien dengan mengurangi pemborosan terhadap kegiatan yang tidak perlu.
“Kita harus jamin setiap rupiah sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat,” kata Prabowo.
“Kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar dan sebagainya dan sekarang saatnya adalah mengatasi masalah secara langsung,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, pemerintahannya bertekad melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju dan makmur.
APBN tahun depan, kata Prabowo, dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan APBN tahun 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun, di mana angka ini meningkat 8,9 persen dibanding APBN 2024.
Sri Mulyani menyatakan belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.
Pada kegiatan ini, Presiden RI Prabowo Subianto hadir didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, juga menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah perwakilan kepala daerah. ran/adpim/ani
