YOGYAKARTA – Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmen kuat dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia. Pertemuan yang dihelat di Taman Budaya Embung Giwangan Yogyakarta itu menjadi saksi atas komitmen yang semakin erat di antara keduanya, Sabtu (30/11).
Pertemuan antara Kementerian Kebudayaan dan JKPI di Yogyakarta itu dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Walikota Banjarmasin yang juga Ketua Presidium JKPI Ibnu Sina, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal, Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto bersama sejumlah perwakilan dari Pemerintah Daerah Anggota JKPI.
Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan menekankan pentingnya peran JKPI sebagai jembatan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian budaya. Beliau memaparkan sejumlah program prioritas ke depan, seperti revitalisasi tradisi lokal, pengelolaan cagar budaya, hingga pengembangan desa-desa budaya.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah penetapan Yogyakarta sebagai tuan rumah JKPI tahun 2025. Kota Pelajar ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan budaya di Indonesia. Dengan kekayaan sejarah, seni, dan tradisi yang dimiliki, Yogyakarta diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi kota-kota pusaka lainnya.
Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta sendiri menyatakan kesiapan kota untuk menjadi tuan rumah yang baik. “Yogyakarta siap menjadi pusat budaya baru. Kami akan mendukung penuh pelaksanaan JKPI 2025 dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai contoh bagi kota-kota lain dalam upaya pelestarian budaya,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kebudayaan. Pelatihan-pelatihan dan capacity building akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam hal penulisan skenario dan produksi konten budaya.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital akan semakin dioptimalkan untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya.
“Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya kita kepada dunia. Film ‘Women from Rote Island’ adalah contoh yang baik bagaimana cerita lokal bisa menarik perhatian internasional,” ujar Menteri Kebudayaan.
Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal mengutarakan sekilas mengenai peran vital dibalik berdirinya JKPI sebagai wadah pelestarian benda pusaka, cagar budaya dan situs sejarah.
“Menarik jika kita melihat bagaimana JKPI lahir pada 2008 lalu dengan hanya beranggotakan 11 daerah hingga kini sekarang sudah ada 75 anggota yang dihimpun,” ungkapnya.
“Mulai dari Amran Nur (Walikota Sawahlunto, Red) kala itu hingga sekarang pak Ibnu Sina Walikota Banjarmasin. Tentu komitmen dari 75 anggota dan menteri sebagai pengampu ini kedepannya harus bisa kita sinergikan,” sambung dia.
Senada, Ibnu Sina sebagai Ketua Presidium JKPI menyambut baik pertemuan ini. Ia menilai, bentuk kolaborasi dan partisipasi yang kuat dalam melestarikan suatu budaya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.
“Dan para anggota JKPI ini harus segera lapor ke pak Menteri Kebudayaan (yang baru), untuk memohon arahan, bimbingan, serta menyelaraskan program-program serta warisan budaya yang ada dengan Kementerian Kebudayaan,” pesannya.
Lewat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan menjadikan basis pelestarian budaya sebagai salah satu kekuatan yang mendorong pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, sinergi yang semakin erat terjalin antara JKPI dan Kementerian Kebudayaan, menghendaki adanya upaya pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia yang semakin efektif. Yogyakarta sebagai tuan rumah JKPI 2025 pun diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan pelestarian budaya di Indonesia. ril
