BANJARASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menyebutkan realisasi belanja negara di Kalsel hingga triwulan III (30 September) mencapai Rp27,60 triliun atau 71,23 persen.
“Dari belanja negara di Kalsel mencapai Rp27,60 triliun tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp6,49 triliun atau 67,27 persen dari pagu,” ujarnya pada publikasi ALCO Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (30/10).
Selain itu, kata Syafriadi, belanja transper ke daerah (TKD) sebesar Rp21,11 triliun atau 72,54 persen dari pagu atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.
Menurut Syafriadi, realisasi belanja transper ke daerah sebesar Rp21,11 triliun meliputi realisasi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp10,39 triliun atau 67,08 persen, dana alokasi umum (DAU) Rp6,91 triliun atau 81,10 persen.
Selain itu, realisasidana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp529,57 miliar atau 49,68 persen, DAK non fisik Rp1,72 triliun atau 71,84 persen, insentif fikal Rp180,56 miliar atau 110,17 persen dan dana desa Rp1,38 triliun atau 94,45 persen.
Secara keseluruhan realisasi belanja negara di Kalsel cukup baik, kecuali belanja modal yang memang harus didorong agar lebih cepat dibelanjakan.
Menyinggung realisasi pendapatan negara, Syafriadi menyebutkan realisasi pendapatan daerah di kalsel hingga 30 September mencapai Rp15,21 triliun atau 67 persen dari target, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 ada terkonraksi 14,49 persen.
Dia menyebutkan dari realisasi pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak dalam negeri Rp13,54 triliun atau 64,41 persen dari target.
Kontribusi terbesar penerimaan pajak dalam negeri berasal dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp7,63 triliun, PPN sebesar Rp5,09 triliun.
Pendapatan negara dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea ukai Kalimantan Bagian Selatan sebesar Rp6,03 triliun terdiri dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp238,58 miliar dan penerimaan lainnya Rp5,79 triliun.
Kemudian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)mencapai Rp1,43 triliun atau 113,86 persen dari target atau tumbuh sekitar 8,20 persen (yoy).
Capaian ini berasal dari PNBP aset sebesarRp377,72 miliar atau 26,34 persen dan PNBP lainnya Rp1,06 triliun atau 73,66 persen dari total PNBP leh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayanaan Negara (DJKN) Kalselteng.
Ketika ditanya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kalsel, dia menyebutkan, penyaluran KUR dari segi debitur mengalami peningkatan sekitar 14,26 persen, sedangkan jumlah dana yang tersalur naik 17,81 persen.
Penyaluran KUR di Kalsel hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp5,16 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 72 ribu dan terbanyak masih disalurkan BRI. ani
