JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mulai menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan skema credit scoring atau penilaian kredit pada 2025 atau pada pemerintahan Prabowo Subianto.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menyampaikn, skema ini tengah diujicobakan di sejumlah bank yang memiliki sekitar 72.000 nasabah, di antaranya Mandiri dan BRI. “Kita pilih beberapa [bank untuk diuji coba]. Target berlaku tahun depan,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM.
Skema credit scoring ini menjadi pilihan untuk meningkatkan penyaluran KUR. Selain itu, credit scoring juga membuat tingkat rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) dalam posisi aman. “Berdasarkan uji coba yang kita lakukan ada kenaikan [penyaluran] 5% dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap,” ungkapnya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berencana untuk membentuk konsorsium credit scoring yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomin (Kemenko Perekonomian), KemenkopUKM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Yulius menyebut, rencana ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kemenko Perekonomian, dan OJK. Rencana ini bahkan mendapat respon positif dari tiga kementerian/lembaga tersebut.
Yulius mengatakan konsorsium nantinya akan bertugs untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan kriteria credit scoring yang akan diterapkan oleh perbankan.
Sepanjang 2015 hingga 30 September 2024, Kemenkop UKM mencatat penyaluran KUR kepada 48 juta debitur UMKM dengan total mencapai Rp1.739 triliun. KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Yulius menuturkan, program ini menawarkan suku bunga rendah dengan syarat yang lebih mudah.
Dengan begitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.
Merujuk hasil monitoring yang dilakukan Kemenko Perekonoan terkait capaian KUR kuartal I/2024, debitur baru mencapai 90,74% dan debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%. Hasil monitoring juga menunjukan bahwa penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%.
Sementara itu, merujuk hasil monitoring dan evaluasi outcome KUR pada 2023, sebanyak 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% untuk investasi, dan 1% untuk keperluan lainnya. Kemudian, dari total 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp100 juta. “Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakanUMKM sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perdagangan,” ujar Yulius.
Dari sisi surat izin usaha, 71,8% tercatat masih mengajukan kreditnya dengan Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT. bisn/mb06
