BANJARMASIN – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (IKASBA).
Sebanyak 30 suku bangsa yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung sukseskan Pilkada serentak tahun 2024.Hal tersebut disampaikan Ketua IKASBA Kalsel Aliansyah Mahadi pada saat kegiatan pengembangan pendidikan pengawasan partisipatip dengan tema ” Berpadu dalam keragaman,cegah politisasi SARA,politisasi identitas dan ujaran kebencian dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika” yang digelar Bawaslu Kalsel.
” Kita harus mengambil sikap ikut melakukan pengawasan partisipatip dengan menghadirkan 30 suku etnis bangsa di Kalsel,” ujar Aliansyah di Hotel Aria Barito Banjarmasin,Jumat ( 27/9) malam.
Diharapkan kepala suku bisa menyampaikan kepada anggotanya agar jangan ikut dalam politik uang danlainnya.”Jangan ikut bekucau jua, coba kita bersama-sama membantu Bawaslu melakukan pengawasan partisipatip,” tegasnya.
Hal itu dilakukan sejak dilakukan MoU antara IKASBA dengan Bawaslu Kalsel kemarin dan langsung disampaikan kepada kepala suku masing- masing.Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sosialisasi pengawasan partisipasi.
” Kita menghindari dalam undang-undang Pilkada ini menggunakan politik identitas karena dilarang menggunakan atau menghina,membenci terhadap pasangan calon tertentu dengan identitas untuk menyudutkan pasangan lainnya,” ujar Thessa.
Mengapa melibatkan 2 organisasi ini karena dengan IKASBA dan FPK bisa mengkoordinir anggotanya dalam pengawasan partisipatip.Kegiatan tersebut turut hadir Anggota Bawaslu Kalsel Muhammad Radini,Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel T Dahsya K Putra MAP,Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kalsel H Supriyanto Noor dan Ketua FPK Kalsel Ali Musa Siregar.rds
