BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin resmi menetapkan nomor urut pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin pada pemilihan 2024 ini, Senin (23/9/2024) malam
Pasangan calon (paslon) Arifin dan Akbari mendapatkan nomor 1, Paslon HM.Yamin dan mendapatkan nomor 2 dan paslon Muchyar dan Awan mendapatkan nomor 3.
Lembaga Studi Visi Nusantara ( LS VINUS) Kalimantan Selatan turut hadir memantau jalannya proses penetapan nomor urut tersebut yang akan dilanjutkan kampanye pada 25 September hingga 23 Nopember 2024 nanti. Tentunya, dalam jeda waktu tersebut, masing- masing bergerilya untuk mendapatkan simpati dan suara terbanyak untuk mendapatkan kursi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin periode 2024- 2029.
Koordinator LC VINUS Kalsel, Muhammad Arifin menyampaikan agar seluruh pasangan calon dan tim kampanye dapat menjaga semangat persaingan yang sehat. Pentingnya kiranya menjalankan kampanye yang bersih dan damai, serta menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat mencederai demokrasi.
“Kami mengapresiasi proses penetapan nomor urut yang berlangsung transparan dan adil. Kami juga berharap semua pihak, baik para calon maupun pendukungnya, dapat menjaga suasana kondusif agar terciptakan Pemilu yang damai, tanpa ujaran kebencian dan hoaks,” ujarnya.
Menurutnya, ditetapkannya nomor urut ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal dan mengevaluasi visi, misi, serta program kerja dari masing-masing paslon. “Diharapkan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi Banjarmasin, “ujarnya.
Tak hanya mengawasi pelaksanaan Kampanye, LS Vinus juga akan memantau penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Menurutnya, laporan RKDK ini perlu dilakukan pengawalan bersama sebagai pengontrolan penggunaan dalam kampanye. ” Laporan dana kampanye adalah salah satu kontrol meneropong pengeluaran masing -masing paslon, “katanya.
Menurutnya lagi, peran pengawas Bawaslu serta masyarakat bisa membuat laporan dana kampanye sangat sentral dalam upaya pencegahan praktek penggunaan uang dalam politik. via
