JAKARTA – Istana Kepresidenan telah menerima surat dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2021-2026 Arsjad Rasjid, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut surat itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada Minggu (15/9). Istana menurutnya akan segera memproses surat tersebut.
“Surat tersebut posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut,” kata Ari dalam keterangannya, Senin (16/9), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Di sisi lain, Ari mengaku belum mengetahui isi dan detail dari surat yang dilayangkan Arsjad ke Presiden Jokowi itu. Ia tak bisa memastikan apakah surat tersebut terkait kisruh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia.
“Saya belum mengetahui isi dari surat tersebut. Karena surat itu ditujukan kepada bapak Presiden,” ujar Ari.
Dalam keterangan resminya, Arsjad Rasjid mengaku telah menyurati Presiden Jokowi terkait kisruh yang terjadi akibat Munaslub Kadin 2024. yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum menggantikan dirinya.
Arsjad menyebut surat itu menindaklanjuti pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.
“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” kata Arsjad.
Arsjad menambahkan dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022.
Oleh sebab itu, Arsjad meminta bantuan pemerintah untuk tetap memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.
“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Pada munaslub yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9) lalu, Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid.
Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.
Anindya pun membantah Munaslub itu bertujuan mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum. Ia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).
Pada bagian lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, mengatakan Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam urusan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid.
Ari menyebut Presiden selalu dan sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin Indonesia.
“Tidak ada ‘cawe-cawe’ dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” tegas Ari dalam keterangannya yang dikutip CNNindonesia.com.
Ari menyebut proses selanjutnya terkait hasil Munaslub itu ada di tangan pemerintahan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Terkait Keputusan Presiden (Keppres), ia menjelaskan sejauh ini Istana belum menerima surat dari Menkumham.
“Sampai saat ini Kemensetneg belum menerima surat dari Menkumham terkait Kadin. Lagian hari ini masih hari libur,” ujarnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid juga meyakini pemerintah tidak ikut campur dalam urusan kisruh Munaslub Kadin Indonesia.
Arsjad meyakini Munaslub yang menurutnya ilegal itu hanya dilakukan dan lahir dari sekelompok orang yang memiliki maksud tertentu.
“Ini hanyalah yang saya katakan segelintir atau beberapa perorangan-perorangan yang melaksanakan Munaslub ini dengan tidak sah dan ilegal saya katakan,” kata Arsjad dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube CNN Indonesia, Senin (16/9). web
