JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah tudingan mendalangi demonstrasi di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menilai tudingan dari Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleman Tanjung itu tak berdasar. Dia meminta PBNU tak asal melemparkan tudingan.
“Walah, itu wasekjen kurang kerjaan. Emangnya acara wayangan pakai dalang segala? Jangan asal tuding,” kata Jazilul melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/8).
Jazilul lalu menuding balik para pimpinan PBNU. Dia mengatakan para pemimpin PBNU saat ini sudah melenceng dari khittah NU 1926.
Ia menyebut petinggi-petinggi PBNU sudah berpolitik. Jazilul juga menyebut Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf yang memulai keributan antara PBNU dengan PKB.
“Kan Gus Ipul yang jadi dalang kisruh ketika melempar pernyataan mau mengambil alih PKB,” ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur berdemonstrasi di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (2/8). Mereka menuntut Yahya Cholil Staquf dan kawan-kawan diganti.
Wasekjen PBNU Suleman Tanjung menuding PKB sebagai dalang di balik demonstrasi itu. Dia beralasan pemimpin demonstran, Muhamad Solihin, adalah pengurus DPW PKB Jawa Barat dan mantan ketua Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu.
“PCNU Indramayu juga telah mengonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” ucap Suleman melalui keterangan tertulis, Minggu (4/8).
Hubungan PKB dan PBNU semakin memanas selama beberapa pekan terakhir. Tensi itu makin terlihat setelah DPR membentuk Pansus Angket Haji terkait sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengetok palu pembentukan Pansus Haji.
Pansus akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap anggota Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Usai bergulirnya Pansus Haji, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kemudian melontarkan rencana untuk membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus) tentang PKB pada akhir Juli 2024 lalu.
Dalam keterangan resminya, Gus Ipul mengklaim elite PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal ketika partai itu didirikan. Bahkan ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elite PKB guna menjauhkan partai itu dari struktural NU saat ini.
Ia menjelaskan tim ini merupakan upaya untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.
PBNU kemudian menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli di Hotel Bidakara, Jakarta. Usai rapat, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memutuskan membentuk tim untuk mendalami sekaligus mengkaji ulang hubungan NU dengan PKB. Kemudian PBNU menunjuk dua orang sebagai tim utama yakni, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
Gus Yahya menyebut Anwar Iskandar adalah satu-satunya orang yang tersisa dari para pendiri awal PKB. Sementara Amin Said Husni merupakan Wasekjen pertama PKB. Nantinya, kata dia, keduanya akan memberikan rekomendasi kepada PBNU terkait hubungan NU dengan PKB
“Kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut mendalami masalah ini, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU, mengenai langkah-langkah yang harus diambil,” kata Yahya.
Gus Yahya menjelaskan keputusan untuk mendalami hubungan NU dengan PKB dilakukan menyusul narasi konflik yang menyiratkan ketegangan hubungan antara kedua organisasi.
Pada momen itu, Gus Yahya juga mengatakan keberatannya atas pembentukan Pansus Haji. Ia curiga salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang NU, karena Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.
“Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu, loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya,” kata Gus Yahya dalam jumpa pers.
Usai tim ini dibentuk, elite PKB dan tim yang dibentuk PBNU kembali melakukan manuver. PBNU kemudian memanggil eks Sekjen PKB Lukman Edy di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (31/7) lalu.
Usai pertemuan hampir dua jam itu, Lukman menuding Cak Imin menghilangkan peran dewan syuro PKB yang berisikan para kiai-kiai sepuh.
Bagi Lukman, menghilangkan peran kiai dalam PKB merupakan masalah yang sangat mendasar.
“PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari dewan syuro,” kata Lukman.
PBNU kemudian dijadwalkan akan memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid pada Senin (5/8).web
