BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno menyampaikan dukungan peningkatan anggaran untuk pengentasan kawasan kumuh pada APBD perubahan 2024.
“Karena pembayaran hutang kegiatan 2023 sudah beres di APBD murni ini, pada APBD perubahan 2024 kiranya bisa kembali dimaksimalkan pengentasan kawasan kumuh,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Tugiatno, pada pelaksanaan APBD murni 2024 banyak anggaran termasuk penanganan kawasan kumuh terkena pemotongan anggaran karena untuk pelunasan hutang kegiatan Pemko yang mencapai Rp 300 miliar lebih pada 2023.
Sebagai salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin, ujar dia, komitmen ini akan diperjuangkannya pada pembahasan rancangan APBD perubahan 2024.
“Tentunya tetap melihat kemampuan anggaran,” ungkapnya.
Karena menurut data yang diketahuinya dari Pemkot Banjarmasin, kawasan kumuh yang harus dituntaskan di kota ini seluas 380 hektare.
“Setiap tahunnya target sekitar 65 hektare, pada APBD murni 2024 ini tidak mencukupi anggarannya untuk mencapai itu,” ujarnya.
Dia pun meminta Pemkot Banjarmasin tidak hanya mengandalkan dari APBD kota, namun mengupayakan mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat lebih maksimal lagi.
“Ini harus diupayakan dengan sangat oleh Pemko,” ujarnya.
Sebenarnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Chandra menyampaikan, program penanganan kawasan kumuh untuk tahun ini belum bisa maksimal apalagi memenuhi target hingga 65 hektare seperti capaian dua tahun lalu.
“Kecuali di APBD perubahan 2024 nanti anggarannya bisa ditambah, pada APBD murni ini terkena pemotongan anggaran,” ungkapnya.
Dia pun berharap pada APBD perubahan 2024 bisa dialokasikan tambahan Rp10 miliar.
Anggaran tersebut, kata Chandra, untuk memperbaiki infrastruktur jalan jembatan atau lebih dikenal dengan sebutan “titian”.
“Sedangkan untuk penanganan lainnya seperti perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi dan lainnya berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya. ant
