JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta maaf kepada masyarakat luas atas peristiwa lima nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.
Hal itu disampaikan Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
“Saya mohon maaf kepada masyarakat luas, seluruhnya, bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel, melakukan engagement di sana,” ujar Yahya.
“Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut dalam konteks suasana yang ada saat ini,” imbuhnya.
Yahya mengatakan pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi ke lembaga-lembaga di bawah PBNU terkait keberangkatan lima nahdliyin ke Israel bertemu Herzog. Hasilnya, kata dia, tak ada koordinasi dari mereka masing-masing dengan lembaga tersebut.
“Bahwa lembaga-lembaga di bawah PBNU, yang personelnya ke Israel ini, tak tahu dan tak ada pembicaraan kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel itu tanggung jawab mereka pribadi dan tak terkait lembaga,” katanya.
Sebelumnya, foto lima nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog beredar di media sosial. Pertemuan tersebut menuai kecaman luas dari publik. Kelima nahdliyin itu yakni Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun dan Izza Annafisah Dania. Belum jelas kapan pertemuan tersebut terjadi.
PBNU telah mengecam keras tindakan mereka. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menganggap pertemuan nahdliyin di tengah agresi Israel ke Palestina itu sebagai sebuah tindakan yang tidak dapat diterima.
Israel kini masih gencar melancarkan agresi hingga tindakan genosida ke Gaza Palestina yang mengakibatkan banyak korban sipil tewas.
Terpisah, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menegaskan pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) atau nahdliyin yang ke Israel menemui Presiden Isaac Herzog bukan atas nama PBNU atau pemerintah.
“Kami tegaskan itu bukan atas nama PBNU dan pemerintah Indonesia,” kata Saiful di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Saiful mengatakan Kemenag menunggu sikap dari PBNU soal pertemuan lima kader mereka dengan Presiden Israel itu.
Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ihwal polemik ini. Ia mengatakan Gus Ipul akan mengklarifikasi tindakan mereka.
“Saya sudah komunikasi ke Pak Sekjen [PBNU]. Dan Pak Sekjen akan melakukan klarifikasi kepada mereka,” kata dia.
Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyayangkan pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel itu. Ia berharap PBNU segera bersikap.
“Tentu ini sangat memalukan, sangat disayangkan, tidak punya adab dan tidak punya rasa malu. Di tengah kita sedang prihatin atas penjajahan Israel kepada masyarakat Palestina,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/7).
“Tentu PBNU jangan berdiam diri, harus mengklarifikasi kepada rakyat Indonesia. Termasuk mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan itu di kemudian hari,” tambahnya.
Ia menduga ada sponsor di balik pertemuan itu. Menurutnya, kelima kader NU itu bisa dapat undangan pertemuan karena PBNU merupakan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang besar.
“Harus dicek siapa sponsornya itu, sponsor yang memberangkatkan mereka itu. Apakah dari pemerintahan Israel dan lain sebagainya,” kata Ujang.
Pengamat Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara mengatakan dari sisi individu, siapa pun boleh bertemu presiden manapun.
Namun, pertemuan lima kader NU itu bertolak belakang dengan sikap PBNU dan pemerintah Indonesia yang selama ini mengecam tindakan Israel. Robi juga menyinggung soal sponsor pertemuan.
“Ada yang mengatakan bahwa itu untuk acara interfaith dialog yang rutin dilakukan oleh sponsor yang dibiayai kerja sama Amerika-Israel,” ujar Robi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/7).
“Ini juga dipertanyakan apakah mungkin mereka datang ke sana atas nama individu? Bukan atas nama NU? Untuk mengklarifikasi hal ini, saya setuju upaya yang sedang dilakukan PBNU untuk melakukan pemanggilan terhadap kadernya untuk mengklarifikasi,” sambung dia.
Robi pun menyebut PBNU berhak mengeluarkan mereka dari organisasi jika pertemuan itu memang tak sesuai aturan. Ia menduga The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) menjadi sponsor pada pertemuan tersebut. Ia mengaku tahu soal sponsor itu dari pengakuan kader NU yang bertemu Presiden Israel.
“Sponsornya. Ini sudah biasa bikin acara interfaith dialog,” ungkapnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) enggan mengomentari pertemuan para kader NU tersebut. Dalam keterangan resminya pada Senin, Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu Rolliansyah (Roy) Soemirat mengatakan pertemuan itu tidak terkait dengan posisi pemerintah Indonesia
Ujang menilai mestinya pemerintah bersikap tegas. Menurut dia, persoalan ini bukan main-main ataupun sederhana. Padahal, pemerintah sudah punya sikap tegas atas konflik Israel dan Palestina.
“Sekarang seolah-olah tutup mata, seolah-olah tidak tahu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mestinya ketika pemerintah sudah konsisten ingin membantu Palestina merdeka, banyak membantu rakyat Palestina juga, mestinya konsisten juga dalam konteks tadi, keras membuat pernyataan terkait dengan kunjungan lima orang dari kalangan NU tersebut,” ujarnya.
Robi juga berpandangan Kemlu mestinya bersurat kepada PBNU untuk meminta klarifikasi. Ia menyatakan hal ini harusnya jadi momen Kemlu menegaskan sikap terhadap Israel.
“Sebab ini tidak sejalan dengan konstitusi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Harusnya momen ini dijadikan oleh Kemlu sebagai momen baik sikap tegasnya terhadap Israel,” kata Robi. web
