JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mengumumkan kepala daerah yang terlibat judi online kepada publik jika sanksi teguran tak digubris.
Menurutnya, itu bisa menjadi langkah mujarab karena sebentar lagi Pilkada 2024 akan dilaksanakan. Pasti akan mempengaruhi elektabilitas kepala daerah yang bermain judi online dan ingin maju lagi di pilkada.
“Bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” kata Tito di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Tito baru akan melakukan itu jika sanksi awal tidak membuat kepala daerah berhenti terlibat judi online.
Dia menjelaskan, sanksi awal bagi kepala daerah kepala daerah definitif berupa teguran tertulis. Apabila tidak menggubris, maka akan diumumkan kepada publik.
Selanjutnya, Tito akan pro aktif dan berkoordinasi dengan PPATK meminta data keterlibatan kepala daerah yang bermain judi online. Saat ini, dia mengaku baru mendengarnya dari laporan PPATK dalam rapat di Komisi III DPR.
“Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK,” kata Tito.
Keterlibatan judi online di kalangan pejabat negara tengah disorot usai PPATK mengumumkannya dalam rapat Komisi III DPR.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendesak anggota DPR dan DPRD yang terlibat bermain judi online diproses hukum hingga diadili di pengadilan.
“Meminta pihak kepolisian agar memproses mereka-mereka yang telah melanggar hukum dan ketentuan tersebut untuk dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan diadili di pengadilan serta dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya,” kata Anwar, Kamis (27/6), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Anwar juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengadili etik para anggota DPR/DPRD yang bermain judi online supaya kehormatan dan keluhuran martabat lembaga perwakilan rakyat dapat terjaga.
Ia meminta pemerintah menutup akses perjudian online dan menindak para penyelenggaranya supaya kasus ke depan tak terulang.
“Menyelidiki secara bersungguh-sungguh tentang asal muasal kekayaan yang mereka dapat yang mereka pergunakan untuk berjudi karena berat dugaan untuk memenuhi hasrat berjudinya mereka telah melakukan berbagai cara yang haram dan terlarang seperti korupsi, mencuri, memeras dan merampok,” kata dia.
Anwar menyinggung temuan PPATK ada sekitar 63 ribu transaksi judi online yang ditemukan di DPR-DPRD. Baginya, temuan ini menunjukkan ada anggota DPR-DPRD yang sudah terkena penyakit ketagihan bermain judi online.
Anwar mengatakan seharusnya wakil rakyat menjadi contoh dan teladan bagi rakyat untuk mematuhi UU dan peraturan yang berlaku.
“Tetapi ini malah sebaliknya. Hal-hal demikian tentu tidak bisa kita terima karena jelas-jelas akan bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, bangsa dan negara,” kata dia.
Sementara, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mempertimbangkan sanksi pemecatan bagi anggota DPR yang terbukti terlibat judi online.
“Kita hanya ini saja tentang sanksi beratnya, apa kita pecat, apa kita berhentikan atau apa,” kata Pimpinan MKD DPR Nazaruddin Dek Gam kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Kamis (27/6).
Nazaruddin menjelaskan, MKD tak memiliki kapasitas untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota yang terlibat judi online. Ia menyebut ihwal pidana itu menjadi ranah kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
Ia menyampaikan kini MKD tengah menunggu nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat judi dari PPATK. Nazaruddin menjelaskan setelah PPATK menyerahkan nama, MKD akan klarifikasi.
“Tentu saja MKD lagi menunggu nama-nama siapa yang 82 orang itu nanti akan kita klarifikasi benar apa tidak, kita menunggu nama-nama itu,” ucap dia.
PPATK sebelumnya mengaku mengantongi data lebih dari seribu anggota DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal (setjen) jadi pemain.
Dari anggota yang terlibat, PPATK mengungkap jumlah transaksinya mencapai 63 ribu dengan transaksi yang bisa menyentuh ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana akan menyerahkan data keterlibatan anggota DPR dalam transaksi judi online ke MKD DPR.
Ivan terutama akan menyerahkan data sekitar tujuh ribu transaksi judi online di lingkungan anggota dewan. Sementara, sisanya akan dikomunikasikan dengan lembaga terkait.
Teranyar, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khaerul Saleh mengungkap 82 anggota DPR terlibat judi online.
Ia menyayangkan keterlibatan anggota dewan dalam judi online ini. Menurutnya, tak sepatutnya para wakil rakyat terlibat dalam kasus judi online.
“Ada 82 orang anggota DPR RI yang terlibat judi online. Mereka itu nanti akan oleh PPATK, mungkin beberapa hari ini akan disampaikan, siapa yang diduga, kepada komisi III maupun ke MKD,” kata Pangeran di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis. web
