PARINGIN-Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPA PPKB PMD), menggelar Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Balanga 2024.
Diketahui bahwa pemenang lomba ini nantinya akan kembali diikutkan, pada lomba Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Saat ini tahapan lomba sudah memasuki tahap verifikasi lapangan oleh tim penilai.
Kepala DPPAPPKBPMD Balangan Akhmad Nasa’i mengungkapkan, pada penilaian lomba kali ini ada beberapa instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan yang menjadi penilaian utama oleh tim penilai.
Yaitu pelestarian adat dan budaya, tanggap bencana, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), keamanan dan ketertiban, pendidikan, serta kesehatan. “Inilah yang menjadi penilaian penting dalam lomba ini,”jelasnya.
Sementara itu, BPBD Balangan menjadi salah satu tim penilai dalam lomba ini dengan instrumen tanggap bencana.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Balangan, Jumaidil Hairi, Selasa (28/5/2024) menjelaskan, BPBD Balangan memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan dukungan teknis kepada desa-desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Melalui lomba ini, desa-desa diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, memperkuat sistem peringatan dini, serta melibatkan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana, ujarnya.
Selain itu juga diharapkan melalui lomba desa ini kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi risiko dan kerugian akibat bencana di tingkat lokal.
“Upaya kolaboratif antara desa, BPBD, dan instansi terkait menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan bencana di tingkat lokal,” katanya.
Lebih lanjut sebagai salah satu tim penilai, BPBD akan menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan desa dan kecamatan dalam menghadapi bencana.
Menurutnya, beberapa kriteria yang biasanya dinilai meliputi rencana tanggap darurat, ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelatihan masyarakat, serta kerjasama antarinstansi terkait.
“Dengan partisipasi BPBD sebagai tim penilai, diharapkan desa dan kecamatan dapat lebih siap dalam menghadapi bencana dan meningkatkan ketahanan bencana di wilayah mereka. lni merupakan langkah proaktif dalam meminimalkan risiko bencana dan melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan,” katanya.{{mc/mb03}}
