JAKARTA – Sejumlah guru besar Universitas Indonesia mengkritik Presiden Joko Widodo tentang politik gentong babi (pork barrel politics) melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).
Teguran itu menjadi salah satu poin evaluasi para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba. Mereka mengingatkan Jokowi tentang sejumlah penyimpangan kekuasaan yang terjadi.
“Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics, dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Guru Besar UI Valina Singka Subekti di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (14/3), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Para akademisi mengatakan Jokowi seharusnya menghapus kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja di segala bidang. Hal itu juga bisa dilakukan lewat peningkatan kapasitas penduduk usia muda.
Seruan Salemba juga mengkritik pembiaran terhadap berbagai intimidasi atas pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Mereka berpendapat tindakan mempertahankan kekuasaan kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi.
“Seperti yang menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah usai menyatakan sikapnya,” ucap Valinka.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar UI Sulistyowati Irianto menyinggung kewajiban konstitusional Jokowi untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.
“Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum, politisasi yudisial, yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya pelbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat,” ujar Sulis.
Kritik serupa juga pernah diutarakan para akademisi UGM. Lewat Petisi Bulaksumur, mereka mengkritik Jokowi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat presiden.
Mereka mempersoalkan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; dan pernyataan kontradiktif Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ucap Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).
Politik gentong babi atau pork barrel mendadak ramai diperbincangkan setelah disebut-sebut dalam film dokumenter Dirty Vote.
Film berdurasi sekitar dua jam tersebut menyoroti pernyataan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti yang mengatakan konsep gentong babi digunakan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam program bantuan sosial (bansos).
“Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel politics,” kata Bivitri dalam film tersebut.
Bivitri memaparkan politik gentong babi merupakan istilah yang mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Kala itu, budak-budak AS saling berebut demi mendapatkan daging babi yang diawetkan dalam gentong.
Karena kejadian itu, muncul istilah “ada orang-orang yang akan berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya.”
“Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali,” ujar Bivitri.
Terlepas dari itu, bagaimana sejarah politik gentong babi dan kaitannya dengan perbudakan di AS?
Istilah pork barrel atau gentong babi pertama ali muncul untuk menggambarkan pengeluaran anggaran pemerintah Amerika Serikat yang mencurigakan pada awal paruh kedua abad ke-19.
Dilansir dari Investopedia, istilah ini merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk proyek-proyek dengan nilai yang dipertanyakan. Dana itu diduga digunakan anggota-anggota Kongres demi kepentingan distrik asal mereka dan keuntungan politik mereka sendiri. web
