JAKARTA – Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Cawang, Jakarta Timur menyampaikan pernyataan beberapa hal, terkait situasi politik menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024.
Pernyataan civitas itu dipimpin Rektor UKI Prof Dhaniswara K Harjono yang didampingi para guru besar dan dekan di Gedung AB Ruang Seminar UKI, Selasa (6/2).
Dhaniswara menyatakan, pernyataan itu disampaikan karena berkaitan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mereka mengimbau para pejabat penyelenggara negara, yakni aparatur sipil negara (ASN) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan kepolisian untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan etika moral. Serta, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik tertentu.
Mereka juga mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serupa tindakan yang mengekang maupun menindas kebebasan berekspresi dalam Pemilu 2024.
“Khususnya, yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip moral etika demokrasi kemanusiaan dan keadilan sosial terutama yang mengancam perpecahan bangsa,” kata kata Dhaniswara.
Mereka menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif demi terciptanya Pemilu 2024 yang damai.
“Ini untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Mereka juga mengajak elemen masyarakat maupun civitas academica untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
“Hal itu demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mementingkan kesejahteraan rakyat mulai dari persiapan pelaksanaan hingga pascapelaksanaan pemungutan suara,” kata dia.
Sebelumnya marak pula civitas academica perguruan tinggi–baik negeri maupun swasta–yang mengeluarkan maklumat mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan gelaran Pemilu 2024 terus bermunculan sejak pekan lalu.
Mereka yang terdiri dari guru besar dan dosen itu juga mengkritik demokrasi yang mengalami kemunduran. Dalam beberapa hari terakhir, petisi dan kritik itu semakin meluas dan disampaikan perguruan tinggi di sejumlah daerah. ant
