MARABAHAN – Dalam rangka menekan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial bersinergi dengan Tim Penggerak PKK setempat melakukan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batoa, Rabu (20/9).
Penyerahan RTLH secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah Sahbirin, SKM, MKes didampingi Pj Bupati Batola, Mujiyat beserta Pj Ketua TP PKK Batola dan turut hadir H Sandi Fitrian Noor, putra Paman Birin.
Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah atau biasa disapa Acil Odah mengatakan program bantuan RS-RTLH ini merupakan keberhasilan dari sinergitas antara Pemprov, Kabupaten/Kota serta seluruh elemen pendukung termasuk PKK dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
“Alhamdulillah, terimakasih kepada semua pihak yang bersinergi, usaha kita selama ini membuahkan hasil dan di Sungai Lumbah ini bisa dibangun delapan unit, Masya Allah,” ucap Acil Odah.
Menurut dia, tidak hanya rumah, isi dan perabotnya juga ada bahkan sembakonya, ulun sungguh sangat bersyukur, mudah-mudahan berkah dan semoga tidak delapan KPM ini saja, harus ada lagi KPM di Desa Sungai Lumbah ini kedepannya, Aamiin.
Acil Odah menambahkan, dengan adanya bantuan RS-RTLH ini bisa meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan keluarga KPM.
“Tentu saja harapannya kualitas kehidupan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan bisa meningkat, intinya seluruh aspek kehidupan dari KPM bisa meningkat,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammadun, melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Gusnanda Effendi mengatakan dibawah kepemimpinan Gubernur Kalsel Paman Birin, Kalsel berhasil menurunkan angka kemiskinan paling signifikan.
“Kita menduduki nomor 2 paling rendah angka kemiskinan se Indonesia, setelah Provinsi Bali dan tahun 2023 ini pihaknya memberikan fokus khusus untuk Kabupaten Barito Kuala dengan memberikan tambahan bantuan rumah,” katanya.
Disamping itu, kata Nanda (sapaan akrabnya), Dinas Sosial juga mengerjakan di seluruh Kabupaten/Kota, kita juga menambahkan bantuan RS-RTLH di Kabupaten Batola sebanyak 8 buah rumah karena tingkat kemiskinan ekstrim lumayan tinggi.
Dijelaskan Nanda, bantuan tambahan delapan rumah tersebut juga termasuk dengan peralatan rumah tangga seperti karpet plastik, kasur, rak piring, gorden, sprei, bantal, guling, sapu, serok, bak sampah, ember dan gayung sehingga masyarakat yang menempati rumah tersebut sudah benar-benar siap huni.
“Selain pemberian bantuan rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni, juga diberikan bantuan sembako kepada 22 keluarga di Kabupaten Batola selama satu tahun serta diberikan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) kepada 10 orang,” tambahnya.
Kabupaten lainnya pun sebenarnya turut masuk dalam angka kemiskinan ekstrem seperti Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), tetapi karena kemampuan anggaran yang terbatas, sehingga Pemprov Kalsel melihat angka yang paling tinggi yaitu Batola.
“Dari hasil rilis BKKBN, Provinsi Kalsel menempai nomor dua paling rendah tingkat kemiskinan ekstrem setelah Provinsi Bali, tetapi kita tidak boleh terlena dan tetap harus memberikan bantuan dalam rangka untuk menambah pendapatan keluarga dan mengurangi pengeluaran,” terangnya.
Sementara itu, Istiyana, perwakilan dari KPM mengaku senang dan bersyukur keluarganya menjadi salah satu KPM.
“Alhamdulillah, rumah kami sekarang menjadi layak huni, bahkan perabotan rumah tangga hingga sembako dibantu, terimakasih Paman Birin, Acil Odah, Dinas Sosial bahkan Bapak Bupati, keluarga kami sangat bersyukur,” ujar Istiyana.
Untuk diketahui, pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil rilis yang disampaikan oleh BKKBN merupakan salah satu Provinsi yang termasuk kemiskinan ekstrimnya masih ada, terutama di Kbupaten Batola. end/adpim/ani
