BANJARMASIN – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Koordinasi Jurnalis, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dimana dalam kerangka pelaksanaan rencana aksi Nasional melibatkan mutisektor salah satunya media massa.
Forum Koordinasi Jurnalis dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Ir H Ramlan dengan menghadirkan Narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, dihadiri media cetak, eletronik dan online, bertempat di ruang Rapat Kantor BKKBN Kalsel Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin,Jumat (15/9) Sore.
Ramlan mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mewartakan kegiatan percepatan stunting di Kalsel karena stunting sudah turun sebesar 5,4 persen dari 30 persen menjadi 24,6 persen.
” Kita berharap dengan mewartakan stunting bisa lebih turun lagi di Kalsel,” ujar Ramlan.
Untuk stunting masih banyak faktor masyarakat mengkonsumsi air sungai tidak bersih ,masih banyak jambannya juga terapung terutama daerah Alalak,wilayah Aluh-aluh,Margasari, danlainya daerah pinggiran sungai.
” Inilah masalah stunting masih tinggi karena masyarakat mengkonsumsi air sungai dan jamban apung,perkawinan dini dan dana APBN belum maksimal dari Dirjen Pembendaraan mempertanyakan ke kita kenapa dana-dana APBN di dinas dan Instansi lainnya itu hanya 52 persen termanfaatkan sedangkan 48 persen belum termanfaatkan,” jelasnya.
Seharusnya untuk 48 persen bisa dimanfaatkan untuk media,seperti Dinas PUPR bisa menyediakan air bersih danlainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan keterlibatannya dalam satgas penurunan stunting memberikan dukungan kepada komunikasi dan informasi.
“Saya berharap forum ini lebih di fokuskan lagi,jadi berita – berita atau informasi edukasi apa yang harus ditargetkan,sehingga dana yang belum tersalurkan bisa dijalankan dengan baik,” ujar Muslim. rds
