Rabu, Juli 2, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Pemprov Diminta Perhatikan Anggaran Pendidikan 20 Persen

by matabanua
3 Agustus 2023
in Banjarmasin, Kotaku
0

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk memperhatikan dan me­mastikan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen.

Hal tersebut setelah melihat kenaikan APBD Perubahan tahun 2023 ada kenaikan signifikan sekitar Rp2 triliun, artinya pada APBD tahun 2023 lebih dari Rp9,9 triliun tersebut seharusnya 20 persen untuk pendidikan di banua ini.

Artikel Lainnya

D:\2025\Juli 2025\2 Juli 2025\5\hal 5\Muhammad Yamin - Copy.jpg

Walikota Prihatin Minimnya Peserta Didik Baru

1 Juli 2025
D:\2025\Juli 2025\2 Juli 2025\5\hal 5\Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan - Copy.jpg

Pansus I Finalisasi Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

1 Juli 2025
Load More

“Kami meminta Pemprov Kalsel memperhatikan dan memastikan betul mandotari bajed pendidikan 20 persen bisa terpenuhi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H Lutfi Saifuddin di ruang kerjanya di gedung rumah banjar di Banjar­masin, Kamis (3/8). siang.

Disinggung terkait pem­bahasan KUA PPAS tahun 2024, dari Badan Anggaran yang juga anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidi­kan kembali menaikan Biaya Operasional Daerah (Bosda) yang mana pada tahun 2023 diturunkan.

Sebelumnya untuk siswa SMK yang mendapatkan Rp1 juta pertahun malah hanya Rp700 ribu perorang, untuk SMA yang sebelumnya sebesar Rp700 ribu sekarang hanya Rp500 ribu perorang.

“Tahun 2024 karena dipro­yeksikan APBD naik cukup signifikan, sehingga sudah sangat wajar dan semestinya Bosda naik dan kita meminta dengan jumlah sebelumnya, namun juga menai­kan dari itu,” jelasnya.

Menurut Lutfi, apabila mengacu pelayanan minimum bagi siswa yang sesuai standar nasional untuk SMK itu diperlu­kan anggaran Rp6,5 juta/siswa setahun, SMA sekitar Rp5 juta.

Nah inikan biaya pembe­lajaran menjadi tanggung jawab bersama orang tua dan pem­­e­rintah melalui dana BOS sekitar Rp2 juta lebih dan ditambah Bosda.

Dia mengakui anggaran berpengaruh sekali dengan kualitas pendidikan dan kita tidak ingin generasi muda tertinggal dengan generasi muda luar negeri. “Saya minta Badan Anggaran memperhatikan biaya pendidikan siswa-siswi untuk terus ditingkatkan,” tambahnya.

Akibat ada kebutuhan biaya pendidikan masih kurang separti Bos dan Bosda ini akhirnya beberapa pihak mencoba menam­bah untuk mendapatkan anggaran pendidikan dengan usaha-usaha unit sekolah, ini sebenarnya sah-sah saja asalkan tetap mengikuti aturan dan tidak ada menaikan harga berlebihan dan lainnya.

“Saya berharap terkait pen­didikan harus menjadi perhatian semua, walaupun kita ketahui masih kekurangan untuk meme­nuhi biaya pendidikan yang minimal,” katanya. rds/ani

 

 

Tags: APBDKUA-PPASpemprov
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA