BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menegaskan akan menindaklanjuti arahan Presiden RI, H Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan penggunaan APBD yang harus berorientasi pada hasil.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Ahmad Fydayeen usai mengikuti pembukaaan Rakornas Pengawasan Intern (Wasin) 2023 di Command Center Kantor Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (14/6) pagi.
“Sebagaimana arahan-arahan dari Bapak Presiden tentunya akan kita tindak lanjuti semuanya,” katanya.
Disampaikanya, Presiden Jokowi menekankan saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN serta APBD dan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semuanya harus produktif.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, Penerimaan Negara bulan Pajak (BNBP), royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,” tegasnya.
Ditambahkan Inspektur Provinsi, Ahmad Fydayeen, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor melalui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah secara daring.
Rakornas ini mengusung tema “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi”. syh/adpim/ani
