JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Gugus Tugas untuk mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Lewat Gugus Tugas, ditargetkan 123 ribu hektare lahan dapat diremajakan melalui replaning atau penanaman ulang dengan bibit produktivitas tinggi.
Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah memastikan, 123 ribu hektare lahan tersebut dipastikan akan segera melakukan replanting karena telah memenuhi persyaratan.
Adapun seluruhnya tersebar di delapan provinsi sentra perkebunan sawit antara lain Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
“Mudah-mudahan, 123 ribu (hektare) ini dalam dua pekan ke depan, 80 persennya sudah memasuki masa rekomedasi teknis,” kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/5).
Selain itu, Kementan juga menargetkan PSR seluas 100 ribu hektare lahan sawit milik petani plasma melalui kemitraan dengan perusahaan.
Andi mengatakan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah selesai dalam pengadaan vendor dan bekerja sama dengan PT Sucofindo untuk verifikasi lahan di lapangan.
Dengan demikian, total program PSR yang mulai dikebut pada Mei ini mencapai 223 ribu hektare atau lebih dari target tahunan sebanyak 10 ribu hektare.
“Kita optimistis tercapai untuk mengakselerasi ini,” ujar Andi.
Adapun sejak awal tahun 2023, realisasi PSR yang berjalan dengan mekanisme normal hanya mencapai 25 ribu hektare. Karena itu, pembentukan Gugus Tugas diyakini akan membantu pemerintah melakukan percepatan peremajaan dengan dukungan lintas kementerian terkait.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan, sawit telah menjadi komoditas unggulan Indonesia. Karena itu, produktivitas sawit harus terus ditingkatkan melalui program PSR yang dimulai sejak2017 lalu.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat dapat mencapai 540 ribu hektare kurun waktu 2017-2023 dengan target per tahun setidaknya bisa dicapai 180 ribu hektare. Namun, Kementan mencatat realisasi PSR hingga akhir tahun 2022 baru mencapai 278,2 ribu hektare lantaran realisasi setiap tahunnya yang sangat rendah.rep/rds
