BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin mengharapkan pemerintah daerah dan instansi terkait terus memantapkan koordinasi guna mencapai Kalsel menuju zona putih penyakit mulut dan kuku (PMK).
“Saya berharap melalui Rapat koordinasi (Rakor) ini hendaknya lebih memantapkan Kalsel menuju zona putih PMK,” tandasnya dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar di Banjarbaru, Senin (19/12).
Harapan Paman Birin itu seperti disampaikan Sekdaprov Kalsel pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalsel di ruang H Aberani Sulaiman, Kantor Setdaprov di Banjarbaru.
Rakor yang diselenggarakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel itu dihadiri anggota satuan tugas (Satgas) penanganan PMK Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/kota se-Kalsel serta instansi terkait lainnya.
Setelah berhasil masuk ke wilayah nol laporan kasus (area zero reported case) sejak Juli lalu, Pemprov Kalsel saat ini kian memantapkan koordinasi semua pihak terkait, menuju zona putih.
Gubernur menyebut, PMK pertama kali mewabah di Indonesia pada Mei 2022 di Jawa Timur dan telah menular di 27 provinsi, termasuk Kalsel yang terjadi di empat kabupaten yakni Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tabalong tepatnya di 12 Kecamatan.
Upaya pengendalian PMK dilaksanakan melalui Satgas penanganan PMK dengan langkah penanganan antara lain, pembuatan surveilans percepatan vaksinasi, pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK, kecepatan pendataan dan penandaan hewan rentan PMK dan monitoring serta koordinasi dan evaluasi langkah-langkah yang secara konsisten dengan satgas kabupaten/kota di Kalsel.
Disebutkan, hingga 17 Desember 2022 vaksinasi hewan di Kalsel mencapai 81.581 dosis atau 70,83 persen dari total vaksin yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota sebanyak 115.150 dosis.
Berkat kerja keras ini, ujar Paman Birin, Kalsel mendapat dua penghargaan dari Menteri Pertanian yaitu penghargaan keberhasilan sebagai potensi energi sebagai provinsi dengan tingkat vaksinasi penyakit mulut dan kuku terbaik.
Untuk 2023, lanjutnya, harus disusun strategi vaksinasi dan jadwal pelaksanaan dilevel kabupaten/kota terutama pada sapi, peningkatan sistem biosecurity dan unit peternakan dan pengolahan produk atau hewan, pengawasan lalu lintas hewan rentan PMK dan peningkatan komunikasi dan edukasi pada masyarakat.
Sementara, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh Hj Suparmi melaporkan, Kalsel sudah tidak ada lagi kasus PMK. “Kita ingin menuju ke zona putih sehingga perlu melakukan koordinasi yang lebih intens lagi,” ujarnya.
Adapun pemateri rakor yakni Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, perwakilan dari Polda Kalsel dan Korem 101 Antasari, Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, dari Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin dan lainnya. adp
