BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan senilai Rp 31,38 triliun.
Pada penyerahan DIPA dan TKD TA 2023 yang berlangsung di Gedung KH Dr Idham Chalid, di Banjarbaru, Rabu (7/12) itu Paman Birin (sapaan akrab gubernur) didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah.
Paman Birin mengakui, DIPA tahun 2023 mengalami kenaikan Rp 2,67 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat sekitar 9,28 persen.
APBN tahun anggaran 2023 untuk Kalimantan Selatan terdiri dari untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 8,12 triliun serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 23,26 triliun.
Paman Birin berpesan kepada para kepala daerah baik bupati maupun walikota serta pimpinan satker/SKPD serta seluruh peserta kegiatan ini untuk segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2023.
“Saya minta semua penerima DIPA dan TKDD agar segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2023 nanti, sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun,” katanya.
Paman Birin juga tidak lupa berpesan agar selain bekerja dengan cepat dan responsif, tetap kedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Paman Birin, penyerahan DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi TKDD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif Tahun 2023 nanti.
Bahkan secara khusus, Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, serta mempercepat realisasi belanja. hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah memaparkan perkembangan APBN tahun 2022 sampai 30 November 2022 telah terealisasi mencapai Rp 26,84 triliun atau 93,48 persen dari pagu Rp 28,72 triliun.
Menurut Sulaimansyah, untuk TKDD yang telah diserahkan untuk provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel senilai Rp 23,262 triliun tahun anggaran 2023 meliputi Pemprov Kalsel sebesar Rp 4,052 triliun.
TKDD terbesar diterima Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mencapai Rp 2,512 triliun, disusul Kabupaten Kotabaru mencapai Rp 1,941 triliun, Kabupaten Balangan Rp 1,869 triliun dan Kabupaten Banjar Rp 1,851 triliun.
Kemudian, Kabupaten Tabalong Rp 1,579 triliun, Tanah Laut (Tala) Rp 1,535 triliun, Barito Kuala (Batola) Rp 1,250 triliun, Tapin Rp 1,249 triliun, Kota Banjarmasin Rp 1,202 triliun, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Rp 1,198 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Rp 1,105 triliun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Rp 1,093 triliun dan yang terkecil Kota Banjarbaru Rp 818,541 miliar.
Sulaimansyah mengakui seluruh pemerintah daerah di Kalsel mengalami kenaikan signifikan dengan kenaikan tertinggi dialami Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan yang disebabkan kenaikan alokasi dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA).
Dia menjelaskan belanja negara tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Kemudian, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan leayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
Mendukung reformasi birokrasi, penyederahanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024. adp
