BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor memberikan penghargaan Inovasi Daerah Tahun 2022 di Aula Idham Chalid, Kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Kamis (8/9).
Penghargaan tersebut diserahkan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil kepada masing-masing perwakilan SKPD pemenang.
Penyerahan penghargaan itu adalah rangkaian Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2022 oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel.
Dalam itu sebanyak tiga penghargaan untuk SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan dan tiga penghargaan untuk SKPD lingkup Kabupaten/Kota se-Kalsel.
Tiga SKPD lingkup Pemprov Kalsel tersebut Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dengan inovasi “Sambang Lihum Keliling (Saliling)” sebagai Juara III, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dengan inovasi “E-Kalibrasi” sebagai Juara II dan Dinas Kehutanan dengan inovasi “Gerakan Revolusi Hijau” sebagai terbaik I.
Adapun tiga SKPD lingkup Kabupaten/Kota peraih KIA 2022 adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan inovasi “Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (Silakan)” sebagai Juara III.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan inovasi “Mall Pelayanan Publik” sebagai Juara II dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan inovasi “Program Rumah Sejahtera” sebagai Juara I.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel, M Amin melaporkan kegiatan ini adalah puncak dari rangkaian kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah yang dilaksanakan sejak 17 Mei 2022.
“Pelaksanaan KIA 2022 ini merupakan salah satu komitmen Kalsel dalam meningkatkan penilaian Indeks Inovasi Daerah dan bentuk apresiasi terhadap semangat dan keberhasilan inovator-inovator seluruh SKPD se-Kalsel baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain menerima piala dan piagam penghargaan, seluruh SKPD pemenang juga mendapatkan uang tunai sebesar Rp6 juta untuk juara III, juara II sebesar Rp8 juta dan juara I Rp10 juta.
Adapun tim penilai dalam kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta sejumlah Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Islam Kalimantan. ran/adpim/ani
,
