Penulis: Mata Banua
BARABAI-Panitia Seleksi Penerimaan Organ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi membuka seleksi calon Komisaris PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) untuk masa jabatan 2025-2029. Seleksi tersebut terbuka bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, integritas, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam pengumuman resmi panitia. “Pendaftaran dibuka mulai 26 Juni hingga 2 Juli 2026. Seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara transparan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” kata Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Organ BUMD HST Muhammad Yani di Barabai, Selasa. Dalam pengumuman resminya, Yani mengatakan proses seleksi dilaksanakan secara terbuka guna menjaring calon komisaris…
KOTABARU – Prestasi membanggakan ditorehkan Kabupaten Kotabaru pada ajang Lomba Bertutur bagi siswa SD/MI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026,dengan mengusung tema “Menumbuhkan Budaya Baca Anak melalui Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat “ Dalam kegiatan yang digelar di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (30/6/2026) . Perwakilan Kotabaru berhasil meraih Juara I, yaitu Nur Shofa Fadhila, siswi SDN 2 Rampa Kotabaru, yang sukses menjadi yang terbaik setelah menyisihkan peserta dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Atas capaian tersebut, ia berhak mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang lomba bertutur tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Kepala Dinas…
AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani yang juga berperan sebagai pembina partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, menghadiri pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlangsung di Gedung Aneka Guna Amuntai. Dalam kegiatan tersebut, H. Nurul Hakim resmi dilantik sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Kalimantan Selatan, H. Syed Jafar Alaydrus. Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus Partai Hanura, tokoh masyarakat, kader partai, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Dalam sambutannya,…
BANJARMASIN – Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) menggelar Public Hearing (Forum Konsultasi Publik) Standar Pelayanan yang berlangsung di Aula Banjarmasin Creative Hub, Selasa (30/06). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR yang diwakili Asisten II Setdako Banjarmasin, M. Taufik Rivani. Turut hadir Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin Machli Riyadi, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Maula Achmadi, Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin Eka Rahayu Normasari selaku narasumber, unsur akademisi, komunitas, dunia usaha, perbankan, media, serta jajaran terkait.…
PARINGIN-Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Balangan menyampaikan pandangan umum, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6/2026). Dalam pandangan umumnya, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi atas penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Namun demikian, sejumlah catatan strategis turut disampaikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Fraksi NasDem menekankan, agar setiap kebijakan pemerintah daerah tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain…
BANJARMASIN -Anggota Banggar DPRD Kalsel, M.Yani Helmi menanyakan terkait tambah pegawai di lingkungan Pemprov Kalsel. Pasalnya di pertengahan tahun ini kondisi perekonomian masyarakat, jika dibandingkan dengan tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026, justru semakin berat. Ia juga telah menerima informasi bahwa pada tahun 2026 akan ada penyesuaian terhadap DBH, DAU, dan sumber pendapatan lainnya. Bahkan, pada pertemuan beberapa hari lalu yang dihadiri para kepala daerah se-Indonesia bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait, ada gubernur yang menyampaikan bahwa daerahnya mengalami defisit anggaran hingga kesulitan membayar gaji pegawai. “Sementara itu, di daerah kita sendiri, realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 baru mencapai…
BANJARMASIN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M. terhadap pemadaman listrik secara tidak beraturan dari PLN sangat mengecewakan masyarakat. Ia berharap persoalan ini segera mendapat perhatian karena sangat berdampak pada masyarakat. “Kita ketahui bahwa daerah kita merupakan salah satu wilayah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Sangat disayangkan apabila masih terjadi pemadaman listrik bergilir, padahal potensi batu bara kita sangat besar,” ujar Alpiya Rakhman di Banjarmasin,Rabu (1/7). Oleh karena itu, besok DPRD Kalsel berencana memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan mengenai penyebab permasalahan tersebut. ” Tadi kami juga meminta teman-teman untuk terlebih dahulu mengumpulkan laporan dan…
Hakim: Terdakwa Lampaui Kewenangan Tempatkan Staf Khusus JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar,” ujar ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa…
JAKARTA – Polda Metro Jaya tengah melengkapi berkas perkara tiga tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Ketiga tersangka ini yakni Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka diketahui masuk dalam klaster pertama. “Untuk berkas perkara yang klaster yang lainnya sedang dalam proses pemberkasan,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan, Selasa (30/6), seperti dikutip CNNIndonesia.com. Iman menyebut pihaknya juga akan segera melimpahkan berkas perkara ketiga tersangka itu dalam waktu dekat. Namun, Iman belum bisa memastikan kapan pelimpahan tahap I itu akan dilakukan. “Dalam waktu dekat kami akan…