BANJARMASIN-Untuk tahun anggaran 2027, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan hanya memperoleh pagu anggaran sekitar Rp62 miliar.
Dari jumlah tersebut, hampir Rp50 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan penunjang hanya sekitar Rp10 miliar.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan , Ir. H. Syamsir Rahman, M.S.dengan anggaran sebesar itu, dukungan terhadap sektor pertanian menjadi sangat terbatas.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2026 pagu anggaran mencapai sekitar Rp132 miliar. Artinya, terjadi penurunan lebih dari 50 persen.
Padahal petani masih membutuhkan berbagai bantuan, seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan lainnya.
Jika bantuan tersebut berkurang, maka produktivitas juga akan terdampak. Pola tanam yang sebelumnya dapat dilakukan dua hingga tiga kali dalam setahun berpotensi kembali menjadi hanya satu kali tanam.
“Pada tahun 2025, produksi padi Kalimantan Selatan mencapai 1,2 juta ton, tertinggi di regional Kalimantan dan menempati peringkat ke-12 secara nasional,” ujar Syamsir di Banjarmasin,Rabu (29/7) sore.
Capaian tersebut merupakan hasil dari program intensifikasi dan peningkatan produksi yang selama ini didukung oleh anggaran pemerintah.
“Karena itu, kami meminta adanya tambahan anggaran, baik melalui dukungan DPRD, Kementerian Keuangan, maupun BPKAD, dengan nilai minimal Rp62 miliar untuk tahun anggaran 2027,” jelasnya.
Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menghadapi dampak El Niño dan kekeringan, antara lain melalui penyediaan alsintan, program pompanisasi, benih tahan kekeringan, serta pemeliharaan sarana pendukung pertanian.
Seluruh usulan tersebut ditujukan untuk kepentingan petani, bukan untuk kepentingan internal dinas.
Pertanian dan ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika produksi menurun akibat minimnya dukungan anggaran, maka ketahanan pangan akan terganggu dan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.
Saat ini produksi padi di Kalimantan Tengah telah turun sekitar 32 ribu ton. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan mereka terhadap pasokan dari Kalimantan Selatan, terutama dari wilayah Barito Kuala dan daerah perbatasan seperti Tabalong.
Sementara itu, produksi Kalimantan Timur hanya sekitar 300 ribu ton.Dengan produksi sebesar 1,2 juta ton, kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Selatan yang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa hanya sekitar 600 ribu ton, sehingga daerah ini masih memiliki surplus sekitar 600 ribu ton.
Inilah salah satu indikator keberhasilan sektor pertanian Kalimantan Selatan.
Selain itu, dalam tiga tahun berturut-turut Kalimantan Selatan berhasil menempati peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mengungguli Bali.
Prestasi ini seharusnya mendapat penghargaan. Namun penghargaan yang dimaksud bukan untuk dinas, melainkan untuk para petani sebagai pejuang ketahanan pangan yang bekerja langsung di lapangan.
“Oleh karena itu, kami juga mengusulkan tambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2026 sebesar sekitar Rp20 miliar sebagai langkah awal, sekaligus memperkuat dukungan terhadap program pertanian pada tahun anggaran 2027. Tanpa tambahan anggaran tersebut, kami khawatir produksi pertanian akan mengalami penurunan,” tambahnya.rds