BANJARMASIN– Komisi III DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Banjarmasin, Selasa (21/7).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027 agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., mengatakan rapat juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.
Menurutnya, baik PUPR maupun Bappeda telah memaparkan berbagai program yang telah berjalan serta rencana kegiatan yang akan diusulkan pada 2027. Paparan tersebut menjadi dasar bagi Komisi III dalam memberikan masukan dan memastikan program yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III juga menyoroti adanya penyesuaian anggaran yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Kondisi tersebut dinilai perlu disikapi dengan penentuan skala prioritas yang tepat.
“Yang pastinya program-program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya,” ujar Mustaqimah.
Ia menegaskan, pengalokasian anggaran harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, setiap usulan kegiatan akan ditelaah secara cermat agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Lebih lanjut, Mustaqimah menambahkan bahwa Komisi III berkomitmen mengawal perencanaan pembangunan agar tetap sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalsel. Melalui sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan program pembangunan tahun 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.rds