BANJARMASIN -Anggota Banggar DPRD Kalsel, M.Yani Helmi menanyakan terkait tambah pegawai di lingkungan Pemprov Kalsel.
Pasalnya di pertengahan tahun ini kondisi perekonomian masyarakat, jika dibandingkan dengan tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026, justru semakin berat.
Ia juga telah menerima informasi bahwa pada tahun 2026 akan ada penyesuaian terhadap DBH, DAU, dan sumber pendapatan lainnya.
Bahkan, pada pertemuan beberapa hari lalu yang dihadiri para kepala daerah se-Indonesia bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait, ada gubernur yang menyampaikan bahwa daerahnya mengalami defisit anggaran hingga kesulitan membayar gaji pegawai.
“Sementara itu, di daerah kita sendiri, realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 63,71 persen. Dengan kondisi seperti ini, apakah tepat jika pemerintah masih membuka penerimaan pegawai baru?”,ujar M.Yani Helmi atau biasa dipanggil Paman Yani saat Rapat Badan Anggaran Provinsi Kalsel di Banjarmasin,Senin (1/7).
Di Sekretariat DPRD saja,tambahnya ia telah beberapa kali mengusulkan penambahan pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan DPRD.
Namun, di sisi lain pemerintah masih terus menerima pegawai daerah. Lalu, di mana letak semangat efisiensi yang selama ini di gaungkan?
Hal ini perlu mendapatkan penjelasan yang jelas. Jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena pemahaman masyarakat saat ini adalah bahwa sudah tidak ada lagi penerimaan pegawai.
Apabila ternyata kenyataannya berbeda, tentu hal ini berpotensi menimbulkan pertanyaan bahkan polemik di masyarakat.rds