BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan resmi memulai proyek pendanaan campuran melalui kegiatan Kick-Off Project Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Inisiasi Pembiayaan Campuran untuk Social Forestry Enterprises.
Kalsel menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang memperoleh dana hibah Blended Finance Model (BFM) dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk periode 2026-2027.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Kalsel, BPDLH dan Global Green Growth Institute (GGGI). Melalui program ini, dana hibah sebesar Rp14,57 miliar dialokasikan untuk memperkuat kapasitas delapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kalsel.
Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan program tersebut menjadi dukungan penting bagi daerah di tengah tantangan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah.
“Di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup menantang, program seperti ini tentu sangat membantu dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujar Ariadi membacakan sambutan Gubernur Kalsel pada pembukaan kegiatan konsolidasi proyek secara Daring, Banjarbaru, Selasa (23/6).
Menurut H Muhidin, keberadaan sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.
Gubernur H Muhidin menegaskan bahwa perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Perhutanan sosial bukan hanya tentang pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” katanya.
Karena itu, sebut H Muhidin, Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung kelompok usaha perhutanan sosial agar berkembang menjadi lembaga yang produktif, mandiri serta memiliki akses pembiayaan yang berkelanjutan.
Muhidin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BPDLH, Borneo Institute, kementerian dan lembaga terkait, dunia usaha, hingga klangan akademisi untuk memperkuat sinergi dalam mendampingi masyarakat.
“Saya berharap terbangun kesamaan persepsi, sinkronisasi program, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama dalam mendampingi masyarakat. Mari kita dukung optimalisasi perhutanan sosial guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Hj Fathimatuzzahra menjelaskan bahwa proyek Blended Finance Model merupakan skema pendanaan campuran yang dirancang untuk mendukung program perhutanan sosial sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Ibu Aya (sapaan akrabnya) menyebutkan terdapat delapan KUPS yang menjadi sasaran program yakni KUPS Dadaringan, Batu Kura, Wisata Gunung Birah, Agroforestry Gunung Birah, Gunung Batuah, Bukit Sapu Angin, Lestari dan MPG Suka Maju. Program ini diperkirakan memberikan manfaat langsung kepada sekitar 163 anggota kelompok masyarakat.
“Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan produktivitas areal perhutanan sosial dan penguatan kapasitas usaha,” jelasnya.
Ibu Aya menambahkan, implementasi program akan mencakup dua kegiatan utama yakni peningkatan produksi komoditas unggulan seperti agroforestry Multi Purpose Tree Species (MPTS), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.
Kemudian, mitigasi risiko bencana melalui rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air, penanaman vegetasi pelindung serta penataan tata air gambut.
Dalam pelaksanaannya, Yayasan Borneo Institute (BIT) ditunjuk oleh BPDLH sebagai lembaga perantara yang bertugas mengawal pelaksanaan program di lapangan.
Meski demikian, sebut Ibu Aya, fungsi pengawasan tetap melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, fungsi monitoring dan evaluasi tetap melibatkan Pemprov Kalsel dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel,” tegas Fathimatuzzahra. MC Kalsel/Jml/ani
