AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di bawah kepemimpinan Bupati H. Sahrujani bersama Wakil Bupati Hero Setiawan kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah
Dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati H. Sahrujani bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Fadillah. S.M. pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Banjarbaru.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan bersama jajaran pemerintah daerah terkait. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bupati HSU H. Sahrujani hadir didampingi Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana beserta jajaran SKPD terkait.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Andiriyanto, SE., Ak., M.A.B, sebagai bentuk apresiasi atas penyusunan laporan keuangan daerah yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Keberhasilan meraih WTP ke-11 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan profesional.
Prestasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Capaian ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah secara optimal, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dengan diraihnya opini WTP ke-11 secara berturut-turut, Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin menunjukkan konsistensinya sebagai daerah yang mampu menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.
Prestasi ini menjadi wujud sinergi dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.{{suf/mb03]}
