MARTAPURA – Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dalam mendukung implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Hal ini disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Ikhwansyah saat membuka kegiatan Fasilitasi P4GN di Kampung Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Jumat (22/5).
Ikhwansyah mengatakan, Pemkab Banjar memiliki tanggung jawab dalam menyusun regulasi, menyediakan anggaran sosialisasi, hingga melaksanakan deteksi dini melalui tes urine bagi aparatur pemerintah.
Meski begitu, upaya tersebut dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan. Lurah dan kepala desa disebut memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.
“Mereka yang paling mengetahui kondisi wilayahnya, termasuk aktivitas masyarakat yang mencurigakan baik di rumah kontrakan maupun lingkungan sekitar,” ujarnya.
Ia menegaskan, peredaran narkoba saat ini tidak lagi hanya terjadi di kawasan perkotaan, melainkan sudah merambah hingga pelosok desa dengan berbagai modus yang semakin canggih, seperti melalui media sosial (medsos), jasa pengiriman kilat, hingga jaringan tertutup.
Kabupaten Banjar dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi karena menjadi wilayah strategis dan jalur perlintasan utama di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data Polres Banjar selama setahun terakhir, sejumlah kasus peredaran narkotika berhasil di ungkap dengan barang bukti sabu mencapai puluhan kilogram.
“Jika satu gram saja bisa merusak banyak orang, maka puluhan kilogram berarti ribuan generasi muda berhasil diselamatkan. Namun, yang tertangkap belum tentu seluruhnya,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, para lurah dan kepala desa diminta mengambil langkah konkret dalam mendukung program P4GN, di antaranya mengaktifkan kembali peran RT dan poskamling, merangkul karang taruna dan tokoh agama, memperkuat koordinasi dengan babinsa dan bhabinkamtibmas, serta rutin melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat.
Ikhwansyah berharap sinergi seluruh elemen masyarakat mampu menjaga Kabupaten Banjar tetap aman, religius, dan bersih dari narkoba (Bersinar).
Sementara, Kapolres Banjar AKBP Fadli menegaskan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan aparat kepolisian sendiri, tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami bersama Pemerintah Kabupaten Banjar bersinergi melakukan upaya pencegahan narkoba dan gangguan kamtibmas lainnya,” ujarnya.
Fadli berharap, sinergi tersebut dapat menekan bahkan membersihkan peredaran narkoba di Kabupaten Banjar, sehingga masyarakat dapat hidup aman dan kondusif. ril/dio
