MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur didampingi wakilnya Habib Idrus Al Habsyi, dan Sekda Banjar H Yudi Andrea memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Rakor yang di gelar di Aula Barakat lantai 2 Martapura, Senin (18/5), di ikuti para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD, serta kepala bagian lingkup Setda Banjar.
Bupati Banjar Saidi Mansyur menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Dalam arahannya, ia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempercepat pelaksanaan program intervensi dan mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN.
“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujar bupati.
Selain itu, rakor ini juga membahas capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Isu stunting menjadi perhatian khusus, karena angkanya masih berada di angka 23,87 persen.
Di samping itu, penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang telah dimulai sejak April, turut menjadi pembahasan.
Bupati Saidi meminta seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program dengan capaian rendah, serta mengalokasikan belanja daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
“Agar menindaklanjutinya hingga ke tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Saidi juga meminta dukungan penuh seluruh perangkat daerah terhadap survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Pegawai diminta mengisi survei secara jujur, objektif, dan tanpa intervensi.
“Hasil survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” harapnya.
Selain itu, penertiban aset daerah turut menjadi sorotan dalam rakor. Seluruh SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, serta memastikan seluruh aset tercatat sesuai kondisi riil.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik, dan hukum aset daerah,” tegasnya.
Saidi juga menekankan tindaklanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi serta manajemen risiko.
“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” ucapnya.
Selain itu, Pemkab Banjar berencana memperluas program infrastruktur dasar, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni, serta peningkatan penerangan jalan bagi masyarakat. ril/dio
