BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyebutkan realisasi belanja negara (APBN) di Kalsel sampai akhir Triwulan I tahun 2026 mencapai Rp7,39 triliun.
“Motor utama penggerak realisasi belanja APBN di Kalsel ini Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencatatkan pertumbuhan sangat kuat sebesar 28,73 persen (yoy) senilai Rp1,97 triliun,” ucapnya di Banjarmasin, Senin (11/5).
Di sisi lain, sebut Catur, penyaluran transper ke daerah (TKD) hingga triwulan I tahun 2026 masih menjadi kontributor belanja terbesar senilai Rp5,43 triliun, meskipun secara persentase mengalami kontraksi 22,72 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Catur menyebutkan pnyaluran TKD pada awal tahun 2026 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp3,51 triliun atau 64,67 persen dari total realisasi TKD.
Dominasi ini sejalan komposisi alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar serta disalurkan secara rutin melalui skema block grant dengan fokus belanja pegawai dan operasional untuk menjaga keberlangsungan layanan publik.
Secara rinci, Catur menyebutkan, realisasi penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp898,57 miliar atau sekitar 21,98 persen yang didominasi DBH Sumber Daya Alam Minerba.
Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesarRp3,51 triliun atau 32,46 persen, seluruhnya melalui skema block grant, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga periode ini masih belum terdapat realisasi. DAK Non Fisik mencapai Rp862,00 miliar atau 32,24 persen, terutama untuk penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Tunjangan Guru ASN Daerah.
Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp898,57 miliar atau 21,98 persen yang didominasi oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba dan Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp158,54 miliar atau 29,82 persen.
Hingga akhir Maret 2026, Dana Desa telah tersalurkan di 10 dari 11 kabupaten di Kalimantan Selatan, dengan total 1.235 desa telah menerima penyaluran tahap pertamaari total 1.871 desa penerima.
Dengan demikian, masih terdapat 636 desa yang belum menerima penyaluran dan menjadi fokus percepatan pada periode berikutnya.
Menyinggung Pendapatan Negara di Bumi Lambung Mangkurat, Catur menyebutkan terkumpul sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42 persen dari target dan angka ini tumbuh 5,08 persen (yoy) secara nominal.
Dalam kesempatan itu, Catur juga menegaskan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Kalsel terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu dan akuntabel. ani
