BANJARMASIN – Guna menghasilkan rekomendasi yang relevan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada bidang hukum dan pemerintahan, Senin (27/4).
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I Ilham Noor ST ini menghadirkan jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, di antaranya dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD), serta badan pengembangan sumber daya manusia daerah (BPSDMD).
Pada pertemuan itu, pansus I secara komprehensif menggali informasi terkait capaian kinerja serta implementasi program pada sektor hukum dan pemerintahan selama tahun anggaran berjalan, sekaligus mengevaluasi tindaklanjut atas rekomendasi LKPj tahun sebelumnya.
Ilham Noor menyampaikan, pembahasan tidak hanya berfokus pada laporan tahun 2025, tetapi juga menelaah sejauh mana realisasi rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya.
“Melalui rapat ini kami mengeksplorasi dan menggali sejauh mana rekomendasi LKPj tahun sebelumnya telah direalisasikan, serta melihat kesinambungan program yang dijalankan oleh perangkat daerah,” ujarnya.
Pihaknya juga mendalami berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing instansi, baik kendala administratif maupun teknis yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan program.
Ia menegaskan seluruh masukan, capaian, serta kendala yang disampaikan masing-masing dinas akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis pansus I.
“Hari ini kita melakukan rapat lanjutan dengan tiga dinas. Semua telah menyampaikan paparan terkait LKPj serta tindaklanjut rekomendasi sebelumnya. Berbagai harapan dan kebutuhan yang disampaikan akan kami tuangkan dalam rekomendasi pansus I, yang diharapkan dapat menjadi perhatian bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam pembahasan bersama Disdukcapil Kalsel yang dipimpin Kepala Dinas Dewi Fuziarti SE Msi, pansus I menyoroti pentingnya penguatan satu data kependudukan serta rencana penambahan jumlah penduduk pada tahun 2026.
Selain itu, anggaran disdukcapil direncanakan akan dikonsolidasikan dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2026, guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan.
Sementara, pada sesi bersama Dinas PMD Kalsel dibahas realisasi anggaran tahun 2025 serta rencana pengusulan tambahan anggaran untuk tahun mendatang. Pansus I juga mendorong optimalisasi program pada tahun 2026, termasuk rencana pengembangan desa digital di Kabupaten Balangan, tepatnya di Desa Balida.
Dalam pembahasan bersama BPSDMD, pansus I menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk penguatan Learning Management System (LMS), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah di Kalsel.
Melalui rapat ini, Pansus I DPRD Kalsel berkomitmen menghadirkan rekomendasi yang konstruktif dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.rds
