BANJARNASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Hasnuryadi Sulaiman mengajak pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan generasi berakhlak di banua.
Ajakan Wagub Kalsel itu disampaikan pada pengukuhan pengurus MUI Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026-2031 yang diketuai KH Ahmad Syairazi di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa (21/4) malam.
Pengurus MUI Provinsi Kalimantan Selatan masa khidmat 2026-2031 tersebut dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis.
Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman di hadapan pengurus dan jajaran MUI tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel berharap organisasi keagamaan ini bisa memberikan manfaat sesuai tugasnya untuk umat Islam di Kalsel khususnya.
“Kami (Pemprov Kalsel, red) siap bekerja bersama MUI Kalsel merangkul semua untuk pendidikan generasi yang berakhlak,” ucap Wagub Hasnuryadi.
Sementara itu, Wakil Ketua MUI Pusat, KH Cholil Nafis mengingatkan kalangan MUI sekarang dihadapkan dengan tantangan besar yakni digitalisasi dan hasil penelitian menyebutkan, orang aktif pegang handphone lebih dari 6 jam perhari.
Oleh karena itu, kata Cholil, ulama dituntut paham teknologi agar bisa menjadikan digitalisasi ini sebagai media dakwah bagi umat.
Pesan lain yang disampaikan, para ulama agar terus menjalin sinergi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah (umara) serta menciptakan persatuan di kalangan umat.
“Mereka (ulama, red) tidak boleh bermusuhan dengan umara, karena akibatnya menjadi kesengsaraan masyarakat dan bersatunya ulama umara akan menjadi kesejahteraan masyarakat,” pesan Cholil Nafis.
Ketua MUI Provinsi Kalsel, KH Ahmad Syairazi yang baru dikukuhkan mengatakan bahwa amanah sebagai ketua yang dia emban, memiliki tanggung jawab besar kepada Allah SWT dan umat di Banua Kalsel ini.
Disebutkan, ada dua tugas pokok MUI yakni pelayan umat dengan melindungi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga berkualitas dan berakhlak karimah.
Fungsi kedua MUI adalah sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pandangan terkait kebijakan di semua aspek, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. adp
