Oleh : Mariatul Adawiyah, ST (Aktivis Muslimah)
Gelombang protes bertajuk ‘No Kings: kembali meluas di berbagai wilayah Amerika Serikat (AS) dengan Minnesota menjadi pusat aksi utama di tengah meningkatnya tensi politik dan kebijakan imigrasi pemerintahan Donald Trump. Unjuk rasa besar-besaran terjadi di AS saat jutaan warga turun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk ‘No Kings’ pada Sabtu, 28 Maret 2026. Aksi protes ini menjadi sorotan dunia karena disebut sebagai salah satu protes terbesar dalam sejarah negara tersebut. Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, termasuk terkait perang di Iran dan kebijakan domestik yang dinilai kontroversial. Fakta-fakta demo di AS yaitu 8 juta warga ikut aksi protes ‘No Kings’, seruan “End This War” menggema, pemicu demonstrasi besar-besaran, dan tingkat kepuasan publik terhadap Trump menurun, dikutip dari (metrotvnews.com).
Departemen Kepolisian Los Angeles berada dalam ‘Siaga Taktis’ pada Sabtu (28/3/2026) malam. Polisi setempat memblokir jalan dan menangkap orang-orang yang menolak untuk bubar. Polisi mengeluarkan perintah pembubaran dan melakukan penangkapan beberapa jam setelah ribuan orang berkumpul untuk demonstrasi besar-besaran ‘No Kings’ di pusat kota Los Angeles. Polisi juga sempat menggunakan gas air mata, Minggu (29/3/2026), dikutip dari (cnbcindonesia.com).
Setelah unjuk rasa dan pawai damai berakhir, kekacauan terjadi di luar Pusat Penahanan Federal. Lokasi ini merupakan tempat banyak bentrokan antara pengunjuk rasa dan agen federal terjadi sejak dimulainya penindakan imigrasi pemerintahan Trump tahun lalu. Mengantisipasi kerumunan dengan telah memasang gerbang keamanan di sepanjang jalan masuk dan keluar menuju Jalan Tol 101 di pusat kota. Selama protes ‘No Kings’ sebelumnya di pusat kota Los Angeles, beberapa peserta pindah ke jalur jalan tol dan memblokir lalu lintas, dikutip dari (news.detik.com).
Dilansir dari (cnbcindonesia.com) bahwa, aksi ini merupakan demonstrasi “No Kings” pertama sejak perang gabungan AS dan Israel melawan Iran dimulai sekitar satu bulan lalu. Aksi tersebut juga menandai gelombang ketiga protes nasional sejak Trump kembali menjabat untuk masa jabatan kedua. Utang nasional AS resmi menembus US$ 39 triliun (Rp 661.440 triliun) pada Maret 2026. Utang bengkak, menyusul lonjakan pengeluaran akibat konflik AS-Israel-Iran. Beban ini menambah tekanan pada prioritas anggaran, dari pemotongan pajak, belanja pertahanan, hingga pengelolaan utang.
AS kini menjadi negara dengan beban utang terbesar di dunia, melampaui gabungan beberapa negara maju seperti Jepang, Inggirs, dan Prancis. Lonjakan utang dalam konteks global menjadi simbol perubahan era fiskal dunia. Disiplinnya anggaran menuju pembiayaan berbasis defisit yang lebih agresif. Meski kerap dikritik karena ketergantungan pada pinjaman, kekuatan ekonomi AS dan status dolar sebagai mata uang cadangan global menjadikan posisi fiskal negara ini sarat risiko, namun tetap dipercaya pasar. Kenaikan tajam ini menandakan bahwa AS semakin bergantung pada defisit fiskal untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Meski begitu, status dolar AS sebagai mata uang cadangan global (global reserve currency) memberikan ruang yang relatif aman bagi pemerintah AS untuk terus menambah utang tanpa memicu gejolak pasar.
Demonstrasi tersebut dilangsungkan di tengah anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap Trump, bahkan ditambah dengan sejumlah pendukung garis kerasnya yang turut mengungkapkan rasa frustrasi. Keluhan yang disoroti pengkritik Trump dalam unjuk rasa kali ini antara lain konflik dengan Iran yang menewaskan 13 personel AS, kenaikan harga barang dan minyak, tarif impor yang berdampak pada barang sehari-hari, dan antrean pemeriksaan keamanan di bandara yang mengular akibat kebuntuan pembahasan anggaran. “Sebagian besar rakyat Amerika tak tahu bahwa uang pajak kita digunakan untuk menyubsidi aksi kekerasan,” kata seorang pengunjuk rasa, Hazami Barmada (43), sebagaimana dilaporkan The Guardian. Hal ini terjadi ketika banyak rakyat Amerika tak dapat membayar tempat tinggal, susu, sekolah, ataupun layanan kesehatan. Harga-harga naik ketika kita berperang dalam perangnya Israel,” ucap Barmada, dikutip dari (antaranews.com).
Dilansir dari (internasional.kompas.com) bahwa, gerakan ‘No Kings’ bukan sekadar aksi protes biasa. Ini adalah akumulasi kegerahan rakyat terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dinilai otoriter dan didikte oleh elite miliarder. Koalisi lintas sektor ini menyuarakan tuntutan yang menyentuh berbagai isu krusial. Stop kebijakan ‘Ala Raja’ yaitu menolak segala tindakan presiden yang mengabaikan Kongres dan Konstitusi. Hentikan perang Iran yaitu mendesak AS menarik diri dari konflik berdarah di Iran. Reformasi imigrasi yaitu menolak razia agresif dan penahanan massal oleh pihak ICE. Tarik aparat federal yaitu mendesak militerisasi di kota-kota besar segera dihentikan. Lindungi hak sipil yaitu menuntut jaminan hak pilih dan kebijakan lingkungan yang pro-rakyat. Atasi biaya hidup yaitu mendesak pemerintah fokus pada inflasi yang mencekik ekonomi warga.
Ambisi Trump menguasai dunia dengan kebijakan militernya membuat utang AS berlipat dan menuju kebangkrutan. Sikap AS, Trump mendukung Israel untuk menguasai Palestina, bersekutu dengan Eropa dan negara-negara. Teluk untuk kompak memerangi Iran telah membuka mata dunia dan warga AS akan kejahatan Trump dan hegemoni kapitalisme AS. Pengkhianatan penguasa muslim bersekutu dengan AS harus diakhiri.
Demokrasinya telah merusak dunia dan kehidupan antar bangsa. Umat Islam dan penguasa muslim jadi korban adu domba demi kepentingan AS. Upaya penyadaran politik umat Islam harus semakin dideraskan, dibarengi dengan edukasi tentang politik Islam, sistem Islam dan kepemimpinan Islam. Mengajak umat dan penguasa muslim untuk menggencarkan perjuangan penegakan Khilafah, agar tatanan dunia yang rusak diganti dengan tatanan syariah Islam.
