MARTAPURA – Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (8/4) pagi.
Membacakan sambutan Bupati Banjar, Sekda Yudi mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan upaya bersama dalam membangun sistem pelayanan yang adil, transparan dan akuntabel, serta menekankan pentingnya standar pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara kepada masyarakat.
“Standar pelayanan adalah janji tertulis penyelenggara layanan kepada masyarakat. Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa layanan yang diterima memiliki alur yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” ujarnya.
Yudi menyatakan, standar pelayanan publik di Kabupaten Banjar selama ini telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan dalam pemberian layanan, serta pembangunan zona integritas yang terus ditingkatkan.
Namun, Pemkab Banjar tetap berkomitmen memperkuat kualitas layanan di tengah berbagai tantangan ke depan, khususnya terkait efisiensi anggaran. “Efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Terkait efisiensi, lanjut dia, tentunya dapat dikondisikan dengan baik, misal adanya kebijakan work from home (WFH) dari mendagri. “Tetap kita ikuti, namun pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, sekda juga menyoroti pentingnya peran ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Pengawasan eksternal sangat diperlukan guna memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan.
“Selama ini Kabupaten Banjar selalu bersinergi dengan ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik,” kata Yudi.
Sementara, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banjar Muhammad Ikhsan menyampaikan, kegiatan FKP di ikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri atas SKPD, akademisi, dan pelaku usaha.
Ia menjelaskan, forum ini merupakan agenda rutin tahunan yang menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dan DPMPTSP Kabupaten Banjar.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik,” harapnya.
Ikhsan menambahkan, melalui forum ini akan terjalin komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan SKPD terkait. “Melalui FKP ini, masukan dan saran dibahas bersama untuk perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Banjar, agar ke depan berjalan lebih baik dan maksimal,”pungkasnya. ril/dio
