RANTAU,- Bupati Tapin H Yamani mengatakan Musrenbang, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai usulan prioritas dari kabupaten Tapin juga telah disampaikan, termasuk infrastruktur jalan jembatan di Tapin yang menjadi usulan prioritas.
“Untuk itu kita turut mendukung seluruh program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah provinsi Kalsel yang didasari berbagai usulan dari pemerintah kabupaten/ kota di Kalsel,” ujarnya, saat mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 Untuk Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, di Banjarbaru.
Musrenbang di buka secara resmi oleh Gubernur Kalsel H Muhidin,dihadiri Sekda Provinsi Kalsel M Syarifuddin, Forkopimda Provinsi Kalsel serta Bupati dan Wali Kota se-Kalsel dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalsel.
Dalam sambutannya Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan, bahwa pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daa manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri sehingga sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting agar pembangunan daerah berjalan searah dan saling mendukung,” tegasnya.
Dalam sambutannya Gubernur Kalsel H Muhidin juga memaparkan, capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat sebesar 76,10 atau di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi serta tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar sebagai penopang pembangunan, termasuk dalam mengatasi persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.{{her/mb03]}
